Poin Penting
  • Desakan pencopotan Wamenaker Afriansyah Noor kepada Presiden Prabowo Subianto
  • Afriansyah terekam satu panggung dengan terpidana Silfester Matutina di Bandung
  • Kejaksaan Agung diminta terbuka mengeksekusi putusan kasasi Silfester dalam kurun 7x24 jam

WartaPurwakarta - Langkah tegas berupa evaluasi dan pemberhentian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor disuarakan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan ini dikemukakan Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni BEM Nusantara (IKA BEMNUS), Eko Saputra, menyusul tersebarnya rekaman video yang memperlihatkan sang pejabat beraktivitas di panggung yang sama dengan Silfester Matutina pada peresmian restoran Neng Geulis di Bandung, Jawa Barat.

Kehadiran wakil menteri tersebut dinilai Eko melampaui urusan seremonial semata. Masalah ini dipandangnya bersentuhan langsung dengan integritas, kepatutan etika, serta tanggung jawab moril seorang pejabat publik di tengah sorotan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Eko memaparkan bahwa Silfester Matutina berstatus sebagai terpidana perkara pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 tertanggal 20 Mei 2019, Silfester telah diganjar sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

"Seorang Wakil Menteri seharusnya menjadi contoh dalam menghormati hukum dan menjaga kehormatan institusi negara. Jangan sampai publik mendapatkan kesan bahwa pejabat negara justru tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan penegakan hukum. Ini persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele," tutur Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 20 November 2026.

Menurut pandangan Eko, Presiden Prabowo perlu memberi perhatian khusus terhadap dinamika ini. Jabatan wakil menteri dipandangnya sebagai amanat negara yang menuntut keteladanan serta tanggung jawab penuh, sehingga pemerintah tidak boleh membiarkan polemik yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap jajaran kabinet.

"Bagaimana rakyat bisa percaya terhadap supremasi hukum apabila pejabat negara tidak menunjukkan sensitivitas terhadap persoalan hukum yang sedang menjadi sorotan masyarakat? Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan," tegasnya.

Di samping mendesak pergantian Wamenaker, Eko menuntut Kejaksaan Agung bersikap transparan terkait proses eksekusi putusan peradilan terhadap Silfester Matutina. Ia menggarisbawahi bahwa ketetapan hukum yang sudah inkracht wajib dijalankan tanpa kompromi.

"Kejaksaan Agung jangan diam. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa melihat siapa orang yang berhadapan dengan hukum. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum semakin terkikis," imbuhnya.

IKA BEMNUS memastikan bakal mengawal kelanjutan perkara ini. Apabila kejelasan serta tindakan nyata tak kunjung diambil dalam tempo 7x24 jam, Eko menyatakan kesiapan organisasinya menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Agung.

"Negara ini dibangun di atas prinsip konstitusi dan supremasi hukum, bukan atas dasar kedekatan, kepentingan, ataupun kekuasaan. Kami tidak ingin hukum hanya menjadi slogan dalam pidato pejabat. Hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian,” tegasnya lagi.

“Presiden harus berani mengambil sikap demi menjaga kehormatan pemerintahan dan kepercayaan rakyat," tandas Eko.

Sumber: RMOL