Poin Penting
  • Wamenaker Afriansyah Noor terekam satu panggung dengan terpidana Silfester Matutina saat peresmian restoran di Bandung
  • IKA BEMNUS mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi dan mencopot Afriansyah Noor dari jabatannya
  • IKA BEMNUS juga menuntut Kejaksaan Agung menjelaskan perkembangan eksekusi putusan terhadap Silfester Matutina

WartaPurwakarta - Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni BEM Nusantara (IKA BEMNUS), Eko Saputra, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi dan memberhentikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor. Desakan ini mencuat setelah beredar rekaman video yang menampilkan Afriansyah Noor tampil di panggung yang sama dengan Silfester Matutina dalam acara peresmian restoran "Neng Geulis" di Bandung, Jawa Barat.

Eko menilai kehadiran seorang pejabat negara bersama sosok yang berstatus terpidana bukan sekadar persoalan menghadiri sebuah acara biasa. Menurutnya, peristiwa itu menyangkut etika, integritas, serta tanggung jawab moral yang melekat pada jabatan publik, terlebih di tengah perhatian masyarakat terhadap penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa Silfester Matutina merupakan terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 tertanggal 20 Mei 2019, dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

"Seorang Wakil Menteri seharusnya menjadi contoh dalam menghormati hukum dan menjaga kehormatan institusi negara. Jangan sampai publik mendapatkan kesan bahwa pejabat negara justru tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan penegakan hukum. Ini persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele," tegas Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam (20/11/2026).

Eko menegaskan bahwa jabatan wakil menteri merupakan amanah negara yang menuntut keteladanan dan integritas tinggi. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Pemerintah, kata Eko, tidak boleh membiarkan polemik semacam ini terus bergulir karena berpotensi mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

"Bagaimana rakyat bisa percaya terhadap supremasi hukum apabila pejabat negara tidak menunjukkan sensitivitas terhadap persoalan hukum yang sedang menjadi sorotan masyarakat? Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan," ujar Eko.

Selain menuntut pencopotan Wamenaker, IKA BEMNUS juga meminta Kejaksaan Agung secara terbuka menjelaskan perkembangan eksekusi putusan terhadap Silfester Matutina. Eko menekankan bahwa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kejaksaan Agung jangan diam. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa melihat siapa orang yang berhadapan dengan hukum. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum semakin terkikis," katanya.

Eko memastikan organisasinya akan terus memantau perkembangan kasus ini. Apabila dalam kurun waktu 7x24 jam belum ada kejelasan maupun langkah konkret dari pihak terkait, IKA BEMNUS menyatakan kesiapannya menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Agung.

"Negara ini dibangun di atas prinsip konstitusi dan supremasi hukum, bukan atas dasar kedekatan, kepentingan, ataupun kekuasaan. Kami tidak ingin hukum hanya menjadi slogan dalam pidato pejabat. Hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian," pungkasnya.

"Presiden harus berani mengambil sikap demi menjaga kehormatan pemerintahan dan kepercayaan rakyat," tutup Eko.

Sumber: Pojok Satu