- Durasi penyerahan obat BPJS di Subang dipengaruhi prosedur verifikasi medis ketat dan volume ratusan resep harian
- Apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter penulis resep sebelum menetapkan obat pengganti
- Standar penyiapan obat farmasi ditegaskan berlaku sama bagi pasien jaminan maupun umum
WartaPurwakarta - Anggapan adanya diskriminasi dalam alur pelayanan obat bagi peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Subang ditepis oleh otoritas kesehatan daerah. Penyerahan obat yang memerlukan waktu lebih panjang di fasilitas medis dipastikan bersumber dari prosedur keselamatan pasien serta tingginya beban permintaan harian, bukan dipicu pembedaan status kepesertaan jaminan.
Apoteker Praktisi Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, apt. Gina Arifa, M.Farm., menerangkan bahwa pihak rumah sakit selalu mengedepankan pemenuhan obat sesuai anjuran medis. Ketika sediaan yang tercatat pada lembar resep tidak tersedia di instalasi, petugas farmasi tidak diperkenankan mengambil keputusan sepihak untuk menukar sediaan tersebut tanpa berembuk dengan dokter yang menangani.
"Sebenarnya, pihak sana selalu mengusahakan setiap pasien untuk mendapatkan obat sesuai dengan resep, namun tetap mengkoordinasikannya dengan si penulis resep terkait. Jadi, peran penulis resep juga penting di sini," kata Gina, dikutip dari siaran kanal YouTube LPPL Radio Benpas Subang.
Gina menyebutkan, alternatif terapi memang bisa dijadikan solusi kala stok tertentu kosong, asalkan sudah dikomunikasikan secara medis. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak memandang obat pengganti memiliki efektivitas atau mutu yang lebih rendah, karena penentuannya didasarkan pada kesetaraan fungsi klinis. Pasien yang diminta mencari sediaan di luar fasilitas juga dipersilakan berkonsultasi kembali dengan apoteker.
Terkait waktu tunggu yang kerap dikeluhkan, Gina menguraikan bahwa volume antrean resep di rumah sakit daerah dapat menyentuh angka ratusan lembar dalam sehari. Satu loket farmasi bertugas merampungkan resep masuk dari berbagai dokter spesialis dan klinik rawat jalan secara serentak, sehingga pengerjaannya mesti dijalankan bertahap.
Aktivitas peracikan dan penyiapan obat tidak sebatas mengambil kotak dari rak penyimpanan. Ada serangkaian pemeriksaan cermat yang wajib dilalui, mulai dari pencocokan identitas pasien, validasi dosis dan jenis obat, penyaringan administrasi resep, penyiapan sediaan akhir, hingga pencegahan kekeliruan produk yang memiliki rupa, corak, atau pelafalan nama serupa.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Rangkaian kontrol ketat tersebut dijalankan demi mencegah potensi malapraktik farmasi yang membahayakan penerima manfaat. Gina menegaskan protokol pengawasan ganda ini diterapkan merata tanpa membedakan pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat