Poin Penting
  • Sebanyak 61 laporan pengaduan diterima Dinkes Kabupaten Subang selama Semester I 2026 dan seluruhnya telah ditindaklanjuti
  • Pengaduan soal pelayanan kesehatan mendominasi dengan 15 laporan, mencakup puskesmas, rumah sakit, IGD, antrean, dan sikap petugas
  • Kategori terbanyak berikutnya adalah bantuan pengobatan 14 laporan dan permasalahan BPJS/KIS/JKN/UHC sebanyak 7 laporan

WartaPurwakarta - Sebanyak 61 laporan pengaduan masyarakat berhasil dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Subang sepanjang paruh pertama tahun 2026. Dari keseluruhan laporan itu, persoalan layanan kesehatan menjadi keluhan yang paling kerap disampaikan warga.

Kepala Dinkes Kabupaten Subang, dr. Dwinan Marchiawati, menyebut masukan dari masyarakat memiliki peran krusial dalam proses pembenahan layanan kesehatan di wilayahnya. "Pengaduan masyarakat menjadi bahan penting bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan. Dari laporan yang masuk, kami bisa mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan," ujarnya.

Dari total 61 laporan yang tercatat, sebanyak 15 di antaranya menyangkut kualitas pelayanan kesehatan, menjadikannya kategori dengan jumlah aduan terbesar. Ragam keluhan dalam kelompok ini meliputi pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, sikap tenaga kesehatan, penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), mekanisme rujukan, jam operasional, hingga panjangnya antrean.

Di posisi kedua, terdapat 14 laporan yang mempersoalkan bantuan pengobatan atau kesehatan. Aduan dalam kategori ini mencakup permohonan subsidi biaya berobat, penanganan pasien kurang mampu, kebutuhan transportasi, serta penanganan bagi penderita sakit berat.

Permasalahan seputar BPJS, KIS, JKN, dan UHC menyumbang 7 laporan. Warga mengadukan sejumlah hal, mulai dari kepesertaan BPJS yang nonaktif, tunggakan iuran, KIS tidak aktif, besaran biaya BPJS, layanan UHC, hingga proses klaim.

Selain itu, enam laporan berkaitan dengan peredaran obat-obatan terlarang, obat keras, dan minuman beralkohol, antara lain dugaan penjualan obat keras ilegal, narkotika, serta minuman keras tanpa izin. Pengaduan menyangkut sarana dan prasarana kesehatan serta penyakit, Kejadian Luar Biasa (KLB), dan kesehatan lingkungan masing-masing tercatat empat laporan.

Kategori administrasi, manajemen, dan persoalan internal menghasilkan tiga laporan, sementara transportasi dan ambulans dua laporan, bantuan non-kesehatan satu laporan, serta kebijakan kesehatan dan kategori lainnya sebanyak lima laporan.

dr. Dwinan menegaskan bahwa setiap aduan yang masuk tidak sekadar diarsipkan, melainkan dijadikan pijakan nyata untuk memperbaiki mutu pelayanan. "Setiap laporan masyarakat kami tindak lanjuti sesuai dengan permasalahan dan kewenangan yang ada. Ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan," tegasnya.

Dinkes Kabupaten Subang mencatat tingkat penindaklanjutan seluruh laporan mencapai 100 persen. Instansi tersebut juga terus mengajak warga untuk aktif menyuarakan keluhan, masukan, maupun aspirasi terkait layanan kesehatan yang mereka terima.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat