- Sebanyak 442 operator desa/kelurahan di Garut mengikuti pelatihan pengelolaan DTSEN melalui sistem SIKS-NG
- DTSEN merupakan gabungan DTKS dari Kemensos dan data kemiskinan BPS yang penetapan desilnya diatur lewat Inpres Nomor 4 Tahun 2025
- Dinsos Garut mencatat adanya warga kategori mampu yang meminta penurunan desil demi mendapatkan bantuan sosial
WartaPurwakarta - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi para operator di seluruh desa dan kelurahan dalam mengelola sistem yang berkaitan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), guna mendorong kualitas data yang lebih baik di tingkat lapangan.
Kepala Dinsos Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, menyampaikan hal itu saat kegiatan pelatihan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) tingkat desa/kelurahan di Garut, Kamis. "Sebagai operator desa ini kita 'upgrade skill'-nya agar mereka lebih berkualitas lagi dalam melakukan peng-input-an data," ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 442 peserta yang merupakan operator dari masing-masing desa dan kelurahan. Pemateri yang dilibatkan berasal dari pemerintah provinsi, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Marlinda menjelaskan bahwa sumber data masyarakat selama ini bersumber dari tingkat desa dan kelurahan, sehingga proses penginputannya harus dilaksanakan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. "Karena lagi-lagi data itu di-input-nya dari bawah, sekalipun penentunya secara DTSEN," katanya.
Penetapan desil akhir DTSEN, lanjut dia, menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, yang mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat ke dalam Desil 1 hingga 10.
Ia menambahkan, DTSEN sendiri lahir dari penggabungan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial dengan data kemiskinan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang dirilis oleh BPS. Setelah data tersebut diterbitkan, verifikasi lapangan tetap diperlukan dan menjadi tanggung jawab para operator di tingkat desa dan kelurahan.
"Ada klarifikasi, ada cek dan ricek, ada 'ground check' dan itu dilakukan oleh adik-adik di bawah, bagaimana penginputan data agar jauh lebih berkualitas," ucap Marlinda.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain soal kualitas data, ia juga menyoroti persoalan yang kerap ditemui di lapangan, yakni sejumlah warga yang tercatat masuk kategori mampu atau Desil 6 hingga 10, namun mengajukan permintaan agar status desil mereka diturunkan ke kisaran Desil 1 hingga 5 supaya bisa menerima bantuan sosial.
Kondisi itu mendorongnya untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan evaluasi sekaligus mencegah terjadinya ketidakakuratan data. Ia pun mengimbau masyarakat agar bersikap jujur dalam melaporkan kondisi ekonomi mereka dan tidak berupaya meminta penurunan desil secara tidak semestinya. "Semoga nanti kita bisa semuanya bisa jauh lebih jujur," katanya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat