- Siswa yang mengikuti demo 20 Oktober 2026 dapat dikenai sanksi sesuai tata tertib sekolah
- Disdik Jabar menerbitkan surat edaran Nomor 38566/PW.01/SEKRE pada 16 Oktober 2026
- Sekolah, guru, orang tua, dan kepolisian diminta mengawasi siswa
WartaPurwakarta - Dinas Pendidikan Jawa Barat mengingatkan bahwa siswa yang mengikuti demonstrasi untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 20 Oktober 2026, berpotensi mendapatkan sanksi.
Kepala Disdik Jawa Barat Purwanto menjelaskan, keputusan mengenai sanksi diserahkan kepada masing-masing sekolah dengan mengacu pada aturan dan tata tertib yang berlaku.
Menurut dia, sanksi dapat diterapkan jika siswa meninggalkan kewajiban sekolah demi mengikuti aksi atau terlibat dalam kegiatan yang berdampak pada ketertiban umum.
"Itu kan sudah jadi larangan. Kemudian berarti kan anak tidak masuk sekolah. Kemudian anak misalnya berangkat menimbulkan apa, mengakibatkan gangguan ketertiban umum misalkan. Ya, itu nanti kan ada aturan tata tertib di sekolah masing-masing," ujar Purwanto, Senin (19/10/2026).
Larangan mengikuti demonstrasi tersebut diberlakukan untuk siswa SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Kebijakan itu dimaksudkan untuk melindungi keselamatan peserta didik serta menjaga proses belajar mengajar tetap berlangsung.
Disdik Jabar juga mengantisipasi kemungkinan adanya mobilisasi siswa ke Jakarta. Keberangkatan itu dikhawatirkan menyebabkan siswa tidak masuk sekolah dan menghadapi situasi yang dapat membahayakan mereka.
Sebagai langkah pencegahan, Disdik Jabar mengeluarkan surat edaran Nomor 38566/PW.01/SEKRE tertanggal 16 Oktober 2026. Edaran tersebut disampaikan kepada sekolah dan cabang dinas pendidikan di Jawa Barat.
Selain memastikan siswa tetap menjalankan kewajiban belajar, kebijakan itu diarahkan untuk mempertahankan keamanan dan kondusivitas di lingkungan pendidikan. Peserta didik juga diharapkan tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Purwanto mengatakan, sekolah dan cabang dinas pendidikan telah menerima edaran tersebut agar pengawasan dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemantauan melibatkan pihak sekolah, guru, orang tua atau wali murid, serta kepolisian.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Koordinasi dengan aparat keamanan turut dilakukan, terutama di kawasan perbatasan Jakarta. Wilayah tersebut menjadi perhatian untuk mencegah siswa berangkat menuju lokasi demonstrasi.
Guru, kata Purwanto, perlu memastikan keberadaan siswa selama jam pelajaran. "Karena kan ada sekolah, guru di jam-jam sekolah, maka fungsi pengawasan dari sekolah, dari guru itu sangat penting mengecek anaknya ada di sekolah atau tidak," katanya.
Dengan pengawasan itu, Disdik Jabar berharap siswa tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal dan tidak menghadapi risiko yang mungkin muncul selama demonstrasi berlangsung.
Sumber: Pojok Satu