Poin Penting
  • Penyaluran beras Bantuan Pangan Nasional di Desa Kertahayu tertunda akibat ketidaksesuaian data KPM secara masif
  • Perangkat Desa Tatang Rahmat mengaku kewalahan memverifikasi penerima karena NIK tidak sinkron dan alamat tidak lengkap
  • Pemdes tidak berwenang mengubah data karena dicetak terpusat oleh Dinas Sosial

WartaPurwakarta - Penyaluran beras program Bantuan Pangan Nasional (BPN) di Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengalami kendala serius. Hambatan utamanya berasal dari kekacauan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merata di berbagai wilayah, dengan kasus paling parah tercatat di Dusun Kertaharja. Ketidaklengkapan informasi tersebut membuat panitia tingkat desa kesulitan dan ragu melaksanakan pembagian.

Perangkat Desa Kertahayu, Tatang Rahmat, mengakui kewalahan menghadapi realita di lapangan. Verifikasi menjadi sangat sulit dikarenakan adanya nama ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sinkron dengan Daftar Nominal (Danom), serta ketidakhadiran rincian RT dan RW pada surat undangan KPM. “Yang terjadi saat ini adalah banyak data penerima yang tidak sesuai dengan Danom, baik NIK ataupun alamat yang tidak tercantum RT dan RW-nya. Terutama ini untuk penerima di Dusun Kertaharja, ini sangat banyak sekali data yang tidak sesuai,” ujar Tatang saat dikonfirmasi, Jumat (25/09/2026).

Tatang menjelaskan, ketiadaan detail alamat RT dan RW menjadi hambatan terbesar bagi petugas dalam memvalidasi KPM. Di satu kawasan desa, lumrahnya ditemukan warga dengan nama identik. Tanpa kejelasan alamat dan kecocokan NIK, risiko salah sasaran atau klaim ganda menjadi sangat tinggi. “Contoh ada nama A, tapi tidak tercantum alamat RT dan RW-nya. Kalau nama kan kadang banyak yang sama. Jelas dengan tidak tercantumnya alamat lengkap ini menjadi kendala bagi kami dalam menyalurkan beras ini. Yang dikhawatirkan kan begini, jika ini diberikan, takut tiba-tiba muncul lagi nama yang sama untuk mengambil bantuan. Sementara di NIK-nya juga kan tidak sama,” terangnya.

Dilema panitia lokal semakin rumit karena Pemdes Kertahayu tidak memiliki kewenangan mengedit data tersebut. Seluruh lembar data penerima beserta surat undangan sudah diproduksi secara terpusat. Menurut Tatang, berkas yang dibagikan ke masyarakat merupakan hasil cetakan dari Dinas Sosial. Peran pemerintah desa terbatas hanya sebagai fasilitator yang meneruskan undangan kepada masing-masing KPM sesuai daftar.

Kondisi ini menempatkan Pemdes pada posisi sulit. Di satu sisi, warga penerima sangat membutuhkan bantuan beras untuk kebutuhan harian. Di sisi lain, penyaluran paksa tanpa data jelas berpotensi memicu protes warga lain serta masalah hukum akibat ketidaksesuaian administrasi. Pihak desa berharap instansi terkait segera mengevaluasi dan memperbaiki data agar bantuan bisa tepat sasaran.

Sumber: Harapan Rakyat