- Kewenangan pemberhentian perangkat desa sepenuhnya ada di tangan kepala desa sesuai Permendagri dan Peraturan Bupati
- Proses pemecatan wajib melalui tahapan sanksi berjenjang mulai teguran lisan hingga SP3 sebelum keputusan akhir diambil
- Dugaan asusila dan rencana pernikahan dengan anak di bawah umur menjadi pemicu desakan warga terhadap oknum perangkat berinisial SL
WartaPurwakarta - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis buka suara merespons tuntutan sejumlah warga Desa Kalapasawit, Kecamatan Lakbok, yang menghendaki pemecatan seorang oknum perangkat desa berinisial SL. Oknum tersebut diduga terlibat tindakan asusila sekaligus disebut berencana menikahi seorang anak yang belum cukup umur.
Sekretaris DPMD Ciamis, Aman, menegaskan bahwa segala urusan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa merupakan ranah kewenangan kepala desa, bukan instansi kabupaten. Meski demikian, seluruh prosesnya tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
"Kalau perangkat desa itu kewenangannya ada di desa. Saat pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kan oleh kepala desa. Itu sesuai dengan Permendagri dan juga Peraturan Bupati (Perbup)," jelas Aman, Rabu (30/9/2026).
Aman menambahkan, pemecatan tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba tanpa menempuh tahapan yang telah diatur. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemberhentian perangkat desa dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain pengunduran diri, masa jabatan berakhir atau pensiun, serta pelanggaran disiplin. Khusus untuk pelanggaran disiplin, mekanisme pembinaan dan sanksi bertahap wajib dilalui terlebih dahulu.
"Ketika memberhentikan juga tidak langsung main berhentikan, ada proses tahapan-tahapan. Ada sanksi teguran lisan sampai teguran tertulis (SP 1, SP 2, SP 3). Itu kan harus ditempuh," jelasnya menambahkan.
Lebih jauh, Aman menguraikan bahwa kepala desa berkewajiban menjalankan proses pembinaan tersebut, baik melalui forum musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun dengan memanggil langsung pihak yang bersangkutan.
Setelah seluruh tahapan pembinaan dan sanksi administratif rampung dijalankan di tingkat desa beserta kelengkapan dokumennya, hasilnya kemudian diteruskan ke pihak kecamatan guna memperoleh rekomendasi dari camat.
"Camat juga punya peran untuk melakukan pembinaan. Kalau itu sudah ditempuh semua dan persyaratannya lengkap, ke Kabupaten (DPMD) itu hanya persetujuan. SK pemberhentian tetap dari kepala desa, tidak ada SK Bupati," tegas Aman.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia pun meminta seluruh pihak di Desa Kalapasawit agar menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin dan tetap menghormati regulasi yang sedang berjalan. "Sehingga mekanisme administrasi dan aturan hukum, dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.
Gelombang desakan warga mencuat setelah isu dugaan pelecehan seksual yang dikaitkan dengan SL menyebar luas di media sosial. Dalam narasi yang beredar, oknum perangkat Desa Kalapasawit itu disebut diduga melakukan pelecehan terhadap seorang siswi yang masih aktif bersekolah di salah satu SMK di wilayah Kecamatan Purwadadi.
Sumber: Harapan Rakyat