Poin Penting
  • DPRD Kota Bogor dorong penataan Jalan Dokter Sumeru dengan memperhatikan kepastian usaha pedagang
  • Rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah dan Paguyuban KUSUMA bahas lokasi pengganti, biaya, dan fasilitas
  • Ketua Komisi II Rifky Alaydrus, Wakil Ketua Zaenal Abidin, serta anggota Heri Cahyono tekankan pentingnya kejelasan legalitas, pendataan pedagang, dan pendampingan pasca‑relokasi

WartaPurwakarta - DPRD Kota Bogor mengusulkan langkah penataan kawasan Jalan Dokter Sumeru di Kecamatan Bogor Barat, selaras dengan upaya melindungi kelangsungan usaha para pedagang setempat. Pada rapat dengar pendapat yang melibatkan pemerintah daerah dan Paguyuban KUSUMA, dibahas rencana perbaikan jalan serta trotoar, status lahan, dan opsi relokasi bagi pedagang bunga dan kuliner.

Pertemuan tersebut menampung permintaan pedagang akan kejelasan legalitas lokasi baru, biaya sewa, kesiapan fasilitas, dan jadwal perpindahan. Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rifky Alaydrus, menegaskan perlunya dialog untuk menyatukan kebutuhan penataan kota dengan keberlangsungan usaha masyarakat. “Penataan trotoar perlu berjalan, tetapi pedagang juga membutuhkan kepastian untuk melanjutkan usahanya. Kita ingin mencari solusi bersama agar kawasan menjadi nyaman dan pedagang memiliki tempat berjualan yang layak,” ujarnya.

Rifky menambahkan bahwa pertemuan lanjutan dengan pemilik lokasi alternatif harus menghasilkan kepastian bagi seluruh pedagang. “Harus jelas tempatnya, ketentuan penggunaannya, dan kapan bisa ditempati. Dengan begitu, proses perpindahan dapat dipersiapkan dengan baik,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD, Zaenal Abidin, menyoroti pentingnya pendataan jumlah pedagang serta tindak lanjut konkret atas pilihan lokasi yang telah dibahas. Ia menekankan perbedaan karakter usaha antara pedagang bunga dan kuliner. “Jumlah pedagang harus dipastikan. Pemerintah sudah mengupayakan lokasi alternatif, selanjutnya pedagang perlu dipertemukan dengan pihak pemilik agar biaya dan ketentuan penggunaan tempat dapat dibicarakan secara jelas,” kata Zaenal.

Anggota Komisi II, Heri Cahyono, mengingatkan bahwa relokasi berdampak langsung pada pendapatan keluarga pedagang. Oleh karena itu, ia menuntut kepastian penggunaan lahan serta kelayakan tempat usaha. “Di balik lapak yang dipindahkan, ada keluarga yang menggantungkan nafkah. Karena itu, tempat pengganti perlu memiliki dasar penggunaan yang jelas, fasilitas yang memadai, dan akses yang memungkinkan usaha tetap berjalan,” ujar Heri. Ia juga meminta dinas terkait UMKM memberikan pendampingan berkelanjutan agar pedagang dapat beradaptasi, mempertahankan pelanggan, dan mengembangkan usahanya di lokasi baru.

Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat