Poin Penting
  • Raperda Perubahan APBD 2026 disepakati dalam rapat paripurna DPRD Subang tanggal 30 September 2026
  • Bupati Subang mengakui kapasitas fiskal terbatas sehingga belum seluruh usulan masyarakat terakomodasi
  • Anggaran difokuskan pada pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah

WartaPurwakarta - Kapasitas keuangan daerah yang terbatas menjadi faktor utama yang menghambat Pemerintah Kabupaten Subang dalam mewujudkan seluruh program pembangunan sepanjang 2026. Kendala fiskal inilah yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama DPRD Kabupaten Subang.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang pada Rabu (30/9/2026) menjadi ajang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2026. Dalam forum tersebut, Badan Anggaran DPRD lebih dahulu membacakan laporan hasil pembahasan rancangan anggaran tersebut sebelum proses pengambilan keputusan dilakukan. Kesepakatan ini direkatkan melalui penandatanganan gabungan oleh Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi dan Ketua DPRD Kabupaten Subang Victor Wirabuana Abdurrachman.

Sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Victor Wirabuana Abdurrachman tersebut juga dihadiri Wakil Bupati H. Agus Masykur Rosyadi. Hadir pula sejumlah elemen Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, para camat, beserta pejabat lain di lingkungan Pemkab Subang.

Bupati Reynaldy dalam pandangan akhirnya mengakui bahwa daya dukung fiskal pemerintah daerah belum mampu menampung seluruh aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, berbagai agenda pembangunan harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan riil yang dimiliki daerah.

"Belum seluruh usulan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Hal tersebut disebabkan kemampuan keuangan riil Pemerintah Daerah Kabupaten Subang masih terbatas dibandingkan dengan banyaknya program yang harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026," ujar Reynaldy dilansir Pasundan Ekspres, Jumat (01/10/2026).

Bupati yang akrab disapa Kang Rey itu menjelaskan bahwa revisi anggaran diperlukan guna merespons dinamika pembangunan sekaligus menyesuaikan kebijakan daerah dengan kondisi kas yang tersedia. Pemkab Subang pun mengarahkan perubahan anggaran untuk mendukung sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, meliputi pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah.

Usai memperoleh persetujuan dari DPRD, Raperda Perubahan APBD 2026 masih harus melewati serangkaian tahapan administratif sesuai ketentuan sebelum resmi menjadi Peraturan Daerah. Pemkab Subang berharap seluruh proses tersebut tuntas sesuai jadwal agar penyesuaian program dan kegiatan dapat segera dijalankan.

Pemerintah daerah menyadari bahwa tantangan ke depan bukan sekadar memastikan perubahan APBD disahkan, melainkan juga mengoptimalkan anggaran terbatas untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Kang Rey menegaskan perubahan APBD 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas anggaran daerah.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat