- DPRD Jabar menindaklanjuti sengketa lahan terkait rencana perluasan SMKN 2 Bandung
- Sebanyak 26 rumah dengan sekitar 150 jiwa atau 46 kepala keluarga terdampak rencana pengosongan lahan
- Pemeriksaan dokumen kepemilikan dan mekanisme relokasi menjadi fokus pembahasan
WartaPurwakarta - DPRD Provinsi Jawa Barat menyiapkan tindak lanjut atas persoalan lahan yang berkaitan dengan rencana perluasan SMK Negeri 2 Bandung. Pembahasan akan mencakup kepastian legalitas tanah, status kepemilikan warga, serta skema relokasi bagi masyarakat yang terdampak.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan masalah tersebut mencuat karena rencana pengembangan SMKN 2 Bandung untuk menambah kapasitas sekolah bersinggungan dengan kawasan permukiman warga.
Di area yang masuk rencana pengosongan lahan, terdapat 26 rumah yang dihuni sekitar 150 jiwa atau 46 kepala keluarga.
Perluasan SMKN 2 Bandung disiapkan sebagai salah satu upaya mengatasi terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Setiap tahun, sekitar 30 ribu lulusan membutuhkan akses ke sekolah negeri, sementara kapasitas yang tersedia hanya mampu menerima sekitar 20 ribu siswa.
Pada 2026 ini, SMKN 2 Bandung menerima sekitar 4.300 pendaftar. Namun, daya tampung sekolah tersebut hanya sekitar 16 persen dari jumlah pendaftar.
DPRD Jabar menilai penyelesaian masalah lahan harus dimulai dari pemeriksaan dokumen dan bukti kepemilikan yang dimiliki para pihak. Langkah itu diperlukan untuk memastikan dasar hukum kepemilikan tanah, batas lahan, serta potensi tumpang tindih atau enclave.
“Seluruh dokumen dan bukti kepemilikan perlu diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan dasar hukum masing-masing pihak. Pemeriksaan mencakup keabsahan sertifikat, kemungkinan adanya tumpang tindih atau enclave, serta kejelasan batas lahan," ujar Ono seusai memimpin audiensi dengan warga di ruang Banmus DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (19/9/2026).
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ono menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas kemungkinan penggantian biaya bangunan dan relokasi bagi warga yang terdampak rencana perluasan sekolah.
"Persoalan lahan perlu diawali dengan melakukan cross check terhadap seluruh bukti yang ada. Setelah seluruh bukti dibedah dan diuji, barulah proses penyelesaian dapat dilakukan,” kata Ono.
Sumber: Pojok Satu