Poin Penting
  • DPRD Jabar mendukung kerja sama Pemprov Jabar dengan 65 rumah sakit namun mendesak kejelasan skema pembiayaan
  • Anggaran program UKP dan UKM Dinkes Jabar tercatat sekitar Rp815 miliar dan diproyeksikan turun menjadi Rp614 miliar pada 2027
  • Legislator menyoroti perbedaan perlakuan pasien BPJS dan non-BPJS serta rendahnya jasa medis tenaga kesehatan

WartaPurwakarta - Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama pelayanan kesehatan dengan 65 rumah sakit umum daerah, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta mendapat dukungan dari DPRD Jabar. Meski begitu, parlemen daerah mengingatkan agar kolaborasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.

"Kami harap kerja sama itu tidak sebatas seremonial belaka. Harus diikuti pembenahan anggaran dan sistem pembayaran layanan Kesehatan," kata anggota Komisi 5 DPRD Jabar, Maulana Yusuf melalui siaran persnya, Kamis.

Legislator dari fraksi PKB itu menilai pelibatan rumah sakit swasta serta rumah sakit di luar wilayah Jawa Barat merupakan upaya positif guna memperlebar akses layanan bagi masyarakat. Kendati demikian, ia menekankan bahwa kebijakan ini wajib memberi dampak konkret bagi pasien, khususnya kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Maulana turut menyoroti besaran anggaran Dinas Kesehatan Jabar untuk program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang baru berkisar Rp815 miliar. Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam dokumen perencanaan tahun 2027, alokasi tersebut justru menyusut menjadi Rp614 miliar.

Politisi itu mengingatkan bahwa perluasan kemitraan dengan puluhan rumah sakit perlu disertai kejelasan mekanisme pendanaan. Ia khawatir skema pembiayaan bersama antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota berpotensi mengaburkan tanggung jawab masing-masing pihak.

"Ketika jangkauan perjanjian diperluas, bagaimana skema pembiayaannya? Ini yang harus jelas. Jangan sampai skema 'cost sharing' justru membuat tanggung jawab pembiayaan menjadi tidak jelas," ujarnya.

Maulana menegaskan bahwa tanpa adanya perjanjian kerja sama pun, pemerintah daerah sejatinya tetap memikul kewajiban menyediakan layanan kesehatan bagi warganya. Ia menyebut rumah sakit milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota seharusnya mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

"Termasuk untuk pelayanan pengobatan bagi warga yang memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan belum terjangkau BPJS Kesehatan," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Maulana, posisi kerja sama baru ini dalam kerangka pembiayaan yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah harus benar-benar diperjelas. "Jangan sampai perjanjian baru justru mengaburkan kewajiban yang seharusnya tetap dipenuhi," katanya.

Anggota Komisi 5 tersebut juga menilai bahwa persoalan layanan kesehatan tidak cukup diatasi hanya dengan menambah jumlah rumah sakit mitra. "Yang harus menjadi perhatian untuk diantisipasi juga ialah sistem pembayaran klaim dan perbedaan perlakuan terhadap pasien BPJS Kesehatan dan pasien non-BPJS," ujar Maulana.

Ia menyebutkan sekitar 86 rumah sakit berpotensi masuk dalam cakupan layanan Pemprov Jabar. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan mekanisme pembayaran berjalan lancar agar perluasan layanan tidak berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan rumah sakit.

"Faktanya di lapangan masih terjadi perbedaan perlakuan layanan. Permasalahannya adalah sistem pembayaran dan keuangannya," katanya.

Maulana juga mengangkat isu kesejahteraan tenaga kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa dalam sejumlah kasus, jasa medis yang diterima tenaga kesehatan disebut tidak lebih dari Rp20.000 untuk sekali pemeriksaan. Di sisi lain, pembayaran obat-obatan dan biaya pemeriksaan kerap mengalami defisit maupun tunggakan akibat proses administrasi yang berbelit.

Selain persoalan pendanaan, keterbatasan tempat tidur di instalasi gawat darurat (IGD) turut menjadi sorotan. Maulana mencontohkan situasi di RS Welas Asih, di mana pasien terpaksa menunggu berjam-jam di kursi roda karena minimnya ketersediaan tempat tidur.

Ia pun mengkritisi kondisi rumah singgah milik Pemprov Jabar yang diperuntukkan bagi keluarga pasien kurang mampu. Menurut Maulana, fasilitas tersebut baru tersedia satu unit dan kondisinya kurang terawat.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat