Poin Penting
  • DPRD Jabar mengapresiasi pembukaan kanal pengaduan status desil oleh Dinsos Kota Bandung
  • Sekitar 15.000 warga Bandung mengalami kenaikan desil, sedangkan 11.000 lainnya turun dalam DTSEN
  • Perubahan status desil setelah pengajuan sanggah dapat berlangsung paling lama tiga bulan

WartaPurwakarta - DPRD Jawa Barat menilai pembukaan kanal pengaduan status desil oleh Dinas Sosial Kota Bandung merupakan langkah yang positif. Namun, warga dinilai masih memerlukan pendampingan agar dapat menyampaikan keberatan atas data tersebut.

Anggota DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan 1 Kota Bandung, Rafael Situmorang, mengatakan kanal pengaduan yang disediakan Dinsos Kota Bandung patut diapresiasi. Meski demikian, ia menilai tidak semua warga mudah mengakses mekanisme pelaporan, baik secara daring maupun melalui layanan di kelurahan.

"Tidak semua warga paham untuk melakukan pengaduan secara online maupun offline yang ada di kelurahan. Petugas Dinsos sebagai ujung tombak, juga sebaiknya jemput bola untuk pemutakhiran data," katanya melalui siaran pers, Kamis.

Rafael menyoroti perubahan desil yang dialami 15 ribu warga Kota Bandung. Menurut dia, banyak keluhan masuk dari masyarakat yang menganggap penetapan tingkat kesejahteraan mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Dalam beberapa kali kesempatan bersilaturahmi dengan warga, rata-rata mengeluhkan soal desil mereka. Mereka dimasukkan dalam desil 6 ke atas yang artinya bisa terancam tidak mendapat bantuan dari pemerintah," ujar Rafael.

Dinas Sosial Kota Bandung sebelumnya menyampaikan bahwa dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional (DTSEN), sekitar 15.000 warga mengalami kenaikan desil dan 11.000 warga lainnya turun desil. Kenaikan status tersebut berpotensi membuat warga tidak lagi menerima bantuan pemerintah karena tercatat telah keluar dari kategori kemiskinan.

Pemkot Bandung melalui Dinsos telah menyediakan kanal pengaduan bagi warga yang merasa data desilnya keliru, terutama bagi mereka yang mendadak masuk ke tingkat lebih tinggi. Warga juga dapat mengajukan laporan melalui petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap kelurahan.

Rafael, politikus PDIP, menyebut sejumlah warga yang menurut pengamatan masih tergolong desil 1 hingga 4 justru tercatat pada tingkat lebih tinggi.

"Contohnya saja, ada warga yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang parkir, dimasukkan dalam desil 7. Bapak itu juga tidak paham kenapa bisa masuk desil 7 padahal secara ekonomi, sangat kekurangan," kata Rafael.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa menyatakan pemutakhiran data desil masih terus dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Dinsos mengimbau warga Kota Bandung yang mengalami lonjakan desil segera mengajukan sanggah, baik secara online maupun offline.

Menurut Yorisa, perubahan status desil dapat dilakukan paling lambat dalam waktu tiga bulan setelah laporan diajukan. Proses tersebut mengikuti standar operasional prosedur BPS, termasuk verifikasi langsung ke lapangan.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat