- Tidak ada pinjaman daerah dalam KUA-PPAS 2027
- Pendapatan daerah Rp29,3 triliun, belanja Rp27,5 triliun
- PAD diproyeksikan > Rp19 triliun, sisanya dari TKD sekitar Rp10 triliun
WartaPurwakarta - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyatakan dalam konferensi pers Selasa bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 disusun secara mandiri tanpa mengandalkan mekanisme pinjaman atau penerbitan obligasi. Ia menegaskan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati pada 5 Agustus 2026 tidak memuat unsur utang daerah. “Tidak ada nomenklatur pinjaman daerah di KUA-PPAS. Artinya, kita tidak akan melakukan pinjaman daerah,” ujarnya.
Dalam kerangka anggaran yang telah disetujui, target pendapatan provinsi ditetapkan sebesar Rp29,3 triliun, sejalan dengan belanja yang direncanakan sebesar Rp27,5 triliun. Karena tidak ada instrumen utang, pemerintah provinsi harus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik untuk membiayai proyek pembangunan dan layanan publik pada tahun 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat paripurna DPRD yang berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro. Rapat tersebut membahas nota pengantar gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Jawa Barat 2027.
Iswara menambahkan bahwa mayoritas pendapatan yang diproyeksikan akan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan target melebihi Rp19 triliun. Sisanya, sekitar Rp10 triliun, diharapkan datang dari Transfer ke Daerah (TKD) pemerintah pusat, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp2 triliun dibandingkan perkiraan sebelumnya.
Selain itu, dana sebesar Rp1,22 triliun dari Kementerian Keuangan, yang telah memiliki dasar hukum PMK, dihapus dari proyeksi awal untuk menyesuaikan dengan pedoman evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Perubahan alokasi sebesar Rp1,77 triliun, yang semula berada pada pos pembiayaan, kini dialihkan untuk memperkuat belanja daerah setelah pinjaman dihilangkan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dengan ruang fiskal yang terkoraksi hingga Rp3,4 triliun, pemerintah provinsi berkomitmen menghindari penundaan pembayaran melalui rasionalisasi anggaran yang terukur. Seluruh rekomendasi evaluasi Kemendagri, termasuk penyesuaian pendapatan dan pemangkasan pos yang tidak mendesak, dipatuhi tanpa mengorbankan sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat