- Komisi V DPRD Jabar mendesak penanganan medis bagi warga terdampak asap kebakaran TPA Pasirbajing diselesaikan tuntas
- Pemkab Garut telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sejak 11 Oktober 2026
- Evaluasi tata kelola sampah dan bantuan teknis lintas instansi Pemprov Jabar didorong guna mencegah kebakaran terulang
WartaPurwakarta - Penanganan kesehatan masyarakat di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pasirbajing, Kabupaten Garut, didorong menjadi prioritas utama pemerintah menyusul kepulan asap pekat akibat kebakaran di area pembuangan sampah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Aten Munajat pada Senin. "Jangan hanya fokus memadamkan api, tetapi juga pastikan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat ditangani sampai tuntas," kata Aten di Garut, Senin.
Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan kesehatan, Aten menegaskan pihaknya terus mengawal mutu layanan serta keselamatan warga Jawa Barat, khususnya dalam menghadapi ancaman paparan asap kebakaran TPA Pasirbajing. Menurutnya, penanganan medis yang cepat dan intensif sangat diperlukan demi mencegah memburuknya kondisi fisik masyarakat.
"Harus bergerak cepat apabila ada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, jangan sampai tidak cepat ditangani," katanya.
Pemerintah daerah diminta menerjunkan tim medis secara langsung ke permukiman serta mengoptimalkan kesiapsiagaan seluruh fasilitas layanan, mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. Di sisi lain, warga yang mulai mengalami masalah pernapasan atau gangguan kesehatan lainnya diharapkan tidak menunda pemeriksaan.
"Masyarakat yang terganggu kesehatannya agar segera memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan," katanya.
Selain persoalan medis, Aten menekankan pentingnya intervensi teknis dan koordinasi antarinstansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat pemadaman api. Ketika fase tanggap darurat tuntas, pembenahan tata kelola dan mitigasi risiko kebakaran TPA harus segera dirumuskan.
"Evaluasi pengelolaan TPA harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang," kata Aten.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Langkah cepat Pemerintah Kabupaten Garut yang telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak 11 Oktober 2026 diapresiasi oleh pihak legislatif. Kebijakan tersebut dinilai sebagai wujud komitmen nyata, termasuk melalui penyediaan tim siaga medis di lapangan.
Kolaborasi erat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi diharapkan mampu menuntaskan pemadaman kebakaran, menjamin keselamatan masyarakat, serta mewujudkan perbaikan sistem pengolahan sampah secara berkelanjutan.
"Dorongan kepada Pemprov Jabar dapat difokuskan pada penguatan bantuan lintas instansi dan dukungan teknis untuk mempercepat penanganan," katanya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat