Poin Penting
  • Pansus XXI DPRD Jabar menyusun Raperda Pengelolaan Sampah dengan empat fokus utama
  • Timbulan sampah Karawang mencapai 1.108,60 ton per hari, tetapi 662,11 ton belum terangkut
  • Pengolahan sampah mandiri masyarakat baru berkontribusi sekitar 0,5 persen

WartaPurwakarta - Panitia Khusus XXI DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan pengelolaan sampah secara mandiri dari lingkungan rumah tangga. Upaya itu menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Ketua Pansus XXI DPRD Jabar Tom Maskun mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam mengolah sampah sejak dari sumbernya penting untuk menghadapi peningkatan volume limbah harian. Ia menilai kelompok warga yang mengolah sampah organik melalui budidaya maggot telah menunjukkan kesadaran dan partisipasi yang positif.

"Paling tidak kita sudah bisa menangkap kesadaran dan semangat masyarakat bagaimana mengolah sampah berbasis rumah tangga, khususnya sampah organik untuk budidaya maggot," ujar Tom di Karawang.

Menurut dia, biokonversi menggunakan maggot atau black soldier fly dapat menghasilkan sejumlah produk bernilai ekonomi. Hasil pengolahan tersebut antara lain dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pakan ikan, dan pupuk organik cair.

Meski demikian, para pelaku kegiatan lingkungan masih berhadapan dengan persoalan permodalan serta kendala dalam pengurusan perizinan dan legalitas produk.

Pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah kemudian diarahkan untuk mencakup empat aspek, yakni penyelarasan regulasi, pembagian kewenangan yang jelas, kepastian legalitas komunitas, serta dukungan dari pemerintah.

Tom menyampaikan hal itu saat Pansus XXI DPRD Jabar menggelar kunjungan kerja spesifik ke Greenday Maggot BSF Farm, Kabupaten Karawang, Selasa, 20 Oktober 2026. Kegiatan tersebut membahas tantangan pengelolaan sampah di Karawang yang membutuhkan penanganan menyeluruh dari tingkat hulu sampai hilir.

Data resmi Pemerintah Kabupaten Karawang mencatat timbulan sampah di daerah itu mencapai 1.108,60 ton setiap hari dan tersebar di 30 kecamatan. Namun, layanan pengelolaan sampah yang tersedia baru mencakup 17 kecamatan atau sekitar 56,67 persen wilayah pelayanan.

Dari keseluruhan timbulan tersebut, sampah yang berhasil ditangani atau diolah di sumbernya baru 68,15 ton per hari. Sementara itu, sebanyak 378,34 ton per hari diangkut menuju TPA Jalupang.

Adapun 662,11 ton sampah lainnya belum terangkut sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Jenis sampah yang paling dominan berasal dari rumah tangga, terutama sisa makanan yang bersifat organik dan berisiko memperbesar penumpukan di tempat pembuangan akhir.

Kontribusi pengolahan sampah mandiri oleh masyarakat saat ini baru sekitar 0,5 persen dari total volume sampah. DPRD Jawa Barat berharap regulasi yang lebih menyeluruh dapat memperluas partisipasi publik sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat