Poin Penting
  • DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jabar menyepakati penarikan kembali Ranperda Perubahan RPJMD 2025-2029 dalam rapat paripurna 11 September 2026
  • Pansus XVII DPRD Jawa Barat merekomendasikan pembahasan tidak dilanjutkan setelah mencermati surat Kemendagri dan Surat Gubernur Jawa Barat
  • Pansus menilai rencana pinjaman daerah tidak serta-merta mengharuskan perubahan RPJMD jika mendukung program yang telah tercantum

WartaPurwakarta - DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dalam rapat paripurna, Jumat, 11 September 2026. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menjelaskan bahwa DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) XVII telah membahas Ranperda tersebut.

"Kami (DPRD Jawa Barat) telah menerima surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor 8620/HK.02.01/HUKHAM tanggal 8 September 2026 hal tanggapan Kementerian Dalam Negeri terhadap Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029," jelas MQ Iswara.

Dalam surat tersebut diinformasikan bahwa Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 disepakati bersama untuk penarikan kembali dalam rapat paripurna DPRD sesuai ketentuan Pasal 77 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sebelumnya, dalam laporan Pansus XVII DPRD Jawa Barat memberikan rekomendasi agar pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 tidak dilanjutkan pada tahap pembahasan lebih lanjut. Rekomendasi tersebut disampaikan setelah Pansus XVII DPRD Jawa Barat melakukan pembahasan, pendalaman, konsultasi, serta mencermati berbagai dokumen terkait, termasuk surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.8.2.1/7317/BANGDA tanggal 4 September 2026 dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 8620/HK.02.01/HUKHAM tanggal 8 September 2026.

"Pansus XVII DPRD Jawa Barat menilai rencana pinjaman daerah tidak serta-merta mengharuskan perubahan RPJMD sepanjang pinjaman tersebut digunakan untuk mendukung program dan pembiayaan kebijakan yang telah tercantum dalam RPJMD beserta pembiayaannya," kata Ketua Pansus XVII DPRD Jawa Barat, Budi Mahmud Saputra.

Budi Mahmud Saputra menambahkan, aspek perencanaan dan penganggaran pinjaman daerah harus dituangkan secara konsisten dalam RKPD, perubahan RKPD, APBD, maupun perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pansus XVII DPRD Jawa Barat juga menegaskan bahwa setiap penggunaan pinjaman daerah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan program, kegiatan, target kinerja, serta kebijakan pembangunan daerah.

"Pemerintah daerah tidak diperkenankan menggunakan rencana pinjaman sebagai dasar untuk memasukkan program baru di luar RPJMD tanpa terlebih dahulu memenuhi ketentuan perubahan dokumen perencanaan," tegasnya.

Berdasarkan hasil pendalaman, Pansus XVII DPRD Jawa Barat berpandangan rencana pinjaman daerah tahun 2026 yang tidak berimplikasi pada penambahan program baru tidak memerlukan perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

Sumber: Pojok Satu