- DPRD Jabar membahas penggabungan 14 OPD menjadi tujuh instansi
- Tiga hingga empat OPD diprioritaskan untuk ditata pada 2027
- Pembahasan Ranperda ditargetkan rampung 5 November
WartaPurwakarta - DPRD Provinsi Jawa Barat membahas penataan birokrasi melalui rencana penggabungan 14 organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi tujuh instansi. Pelaksanaan kebijakan tersebut direncanakan berlangsung bertahap mulai 2027.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Jabar Edi Askari mengatakan, tiga hingga empat OPD akan menjadi sasaran awal penataan pada 2027.
“Konsultasi ke Kemendagri hasilnya sudah memenuhi PP Nomor 18 Tahun 2016 juncto PP Nomor 72 Tahun 2019 mengenai penggabungan OPD. Satu di antaranya yang akan menjadi satu yakni Bappeda dan BP2D,” kata Edi dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah saat ini masih dibahas secara intensif bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
DPRD Jabar dan tim ahli masih menelaah sejumlah kebutuhan teknis kelembagaan. Hal yang dikaji meliputi uraian tugas, posisi kelembagaan, tata kerja, analisis jabatan (Anjab), serta analisis beban kerja (ABK).
“Kajian ini agar membahas mengenai beban kerja dan mengantisipasi tumpang tindih kewenangan,” ujarnya.
Pansus XX juga meneliti usulan pembentukan Badan Pengelola Aset dan BUMD. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut, terutama mengenai dasar hukum serta pembagian kewenangan.
Penyelarasan aspek yuridis formal dilakukan DPRD Jabar bersama Kemendagri dan akademisi. Langkah itu mengacu pada Pasal 73 PP Nomor 18 Tahun 2016 agar lembaga baru yang dibentuk tidak memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.
Edi menargetkan pembahasan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah selesai pada 5 November. Setelah itu, rancangan regulasi tersebut akan masuk tahap harmonisasi.
“Kami targetkan selesai 5 November untuk pembahasan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat,” katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Harmonisasi akan dilakukan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat serta Kemendagri. Masing-masing proses dijadwalkan berlangsung selama 14 hari kerja.
“Akan berlangsung kurang lebih dua pekan untuk proses harmonisasi,” tuturnya.
Menurut Edi, penerapan struktur organisasi hasil penataan tidak dapat dilakukan sekaligus. Perubahan itu berkaitan dengan penataan aparatur sipil negara (ASN), penyesuaian standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik, dan penganggaran daerah.
“Penetapan OPD baru ini tentu bertahap agar tidak menimbulkan masalah kepegawaian, penyesuaian SOP pelayanan publik, hingga anggaran,” ujarnya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat