- Mahasiswa UIN Bandung dan Unpas menyampaikan aspirasi kepada DPRD Jawa Barat
- Tuntutan mencakup pendidikan, lingkungan, ekonomi, ketenagakerjaan, demokrasi, dan pembangunan
- DPRD Jabar berjanji meneruskan aspirasi sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan
WartaPurwakarta - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Muhammad Sidkon Djampi, Tuti Turimayanti, dan Rafael Situmorang menerima penyampaian aspirasi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta Universitas Pasundan di Halaman Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (20/9/26).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI. Proses itu, kata dia, akan dilakukan dengan mengacu pada kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sesuai dengan aspirasi mahasiswa yang kami terima, kami berharap aspirasi tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan, kompetensi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Buky.
Aspirasi mahasiswa mencakup berbagai persoalan strategis, antara lain pendidikan, perekonomian, ketenagakerjaan, demokrasi, pemerataan pembangunan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan sembilan isu utama yang berkaitan dengan kebijakan nasional dan persoalan di Jawa Barat. Dalam bidang pendidikan, mereka meminta program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak dihitung sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen mulai APBN 2027.
Mereka juga mendesak adanya kepastian status dan penghasilan yang layak bagi guru honorer. Untuk sektor lingkungan, mahasiswa meminta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026 ditetapkan sebagai bencana nasional. Mereka juga mendorong penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Persoalan transparansi dokumen pendidikan wakil presiden turut disoroti. Mahasiswa meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atau KPU serta kementerian terkait dalam proses verifikasi dokumen tersebut.
Mengenai program pemerintah, mahasiswa meminta penghentian sementara perluasan MBG sampai aspek keamanannya terpenuhi. Mereka juga mengusulkan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Badan Gizi Nasional dan Koperasi Desa Merah Putih, serta keterbukaan laporan keuangan Danantara.
Di bidang ekonomi, tuntutan yang disampaikan meliputi penyusunan paket perlindungan daya beli masyarakat, pengalihan belanja program pemerintah, dan pemeliharaan independensi Bank Indonesia.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Mahasiswa juga mengusulkan pelaksanaan reforma agraria, penghentian sementara konsesi Proyek Strategis Nasional yang dinilai bermasalah, serta penghentian penggusuran paksa di Jawa Barat.
Untuk urusan ketenagakerjaan, mereka meminta pemerintah menyusun strategi nasional guna menciptakan pekerjaan layak bagi generasi muda. Perlindungan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, terutama di Jawa Barat, juga menjadi bagian dari aspirasi.
Selain itu, mahasiswa menyoroti penanganan perkara kekerasan terhadap Andrie Yunus, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atas kekerasan aparat, serta revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Sumber: Pojok Satu