Poin Penting
  • DPRD Jabar duduk bersama Direktorat DPOD Kemendagri pada 23 September 2026
  • Moratorium pemekaran tidak memiliki payung hukum tertulis eksplisit
  • Dua RPP penataan daerah belum disahkan menjadi penghambat administratif usulan CDPOB

WartaPurwakarta - Nasib usulan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Jawa Barat masih bergantung tanpa kejelasan akibat kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat tak kunjung dicabut. Kondisi tersebut memunculkan kegelisahan di kalangan anggota DPRD Jawa Barat serta masyarakat daerah yang menanti penyelesaian status wilayah mereka.

Untai mencari arah kebijakan yang pasti, Komisi I DPRD Jawa Barat menggelar koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan digelar di Gedung H Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026). Kehadiran forum ini turut dilengkapi oleh jajaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Pemprov Jabar serta Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., membeberkan temuan penting terkait penundaan pembentukan wilayah baru tersebut. Menurutnya, moratorium yang berjalan selama ini nyatanya tidak pernah dilegitimasi melalui instrumen hukum tertulis apa pun.

"Secara administratif, tidak pernah ada payung hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Menteri yang secara eksplisit berjudul 'Moratorium Pemekaran'. Yang terjadi di lapangan adalah pemerintah pusat menggunakan kewenangannya untuk menahan diri tidak membuka keran administratif," ungkap Rahmat.

Sebagai konsekuensi dari keputusan politik (political decision) antara pemerintah pusat dan DPR RI, dokumen usulan pemekaran dari berbagai daerah otomatis tersangkut di tingkat kementerian.

Rahmat menjabarkan bahwa secara legal-formal, pemerintah pusat memanfaatkan "dasar hukum pasif" dengan bersandar pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut sebetulnya memerintahkan penyusunan aturan turunan teknis, akan tetapi dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang krusial, yakni RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), sampai saat ini belum diundangkan.

Ketiadaan kedua RPP itulah dijadikan "rem darurat" oleh Kemendagri guna menunda pemrosesan persetujuan lahirnya kabupaten dan kota baru di Indonesia, termasuk memproses usulan CDPOB asal Jawa Barat.

Dalam forum konsultasi tersebut terkuak tiga alasan utama di balik keengganan Jakarta membuka kran pemekaran wilayah. Alasan pertama menyangkut daya tampung fiskal negara, lantaran menciptakan daerah baru berarti menyiapkan anggaran operasional dan infrastruktur awal yang bisa menyedot dana hingga ratusan miliar rupiah per wilayah. Padahal, fokus anggaran saat ini dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi serta kebutuhan strategis nasional.

Alasan kedua berkaitan dengan ranah kewenangan eksklusif pemerintah pusat. Mengingat penataan batas wilayah kedaulatan merupakan hak prerogatif pusat demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, urusan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja ke pemerintahan daerah.

Sumber: Pojok Satu