Poin Penting
  • DPRD Jabar selenggarakan rapat paripurna 28 Sep 2026 membahas dua Ranperda strategis
  • Fraksi PAN minta modal PT BIJB naik dari Rp2,5 triliun ke Rp8 triliun serta restrukturisasi bisnis
  • Jawaban gubernur dijadwalkan pada rapat paripurna 30 Sep 2026

WartaPurwakarta - Dalam sidang paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Senin, 28 September 2026, anggota dewan meninjau dua rancangan peraturan daerah (Ranperda): perubahan Kedua atas Perda Provinsi Jawa Barat No. 22/2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat serta Kertajati Aerocity, dan rancangan tentang pembentukan serta susunan perangkat daerah provinsi.

Wakil Ketua DPRD, Iwan Suryawan, menutup pertemuan dengan menyampaikan, “Rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut para rapat paripurna sebelumnya pada 11 September 2026, agenda penyampaian nota pengantar gubernur Jawa Barat tentang 2 Ranperda tersebut.” Ia menambahkan, “Tahapan selanjutnya, jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang insyaallah akan dilaksanakan pada rapat paripurna 30 September 2026.”

Karena keterbatasan waktu, hanya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang membacakan pandangan umum secara tertulis; fraksi lain menyampaikan pendapatnya secara lisan langsung kepada pimpinan dewan.

Toto Suharto, Wakil Ketua Fraksi PAN, mengemukakan bahwa keberadaan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) serta kawasan Kertajati Aerocity merupakan aset penting bagi provinsi. Ia menyoroti perlunya penguatan pada aspek hukum, tata kelola, permodalan, dan strategi usaha seiring rencana pengembangan wilayah.

Dalam nota pengantar gubernur yang disampaikan pada 11 September 2026, modal dasar PT BIJB diusulkan dinaikkan dari Rp2,5 triliun menjadi Rp8 triliun. Peningkatan tersebut direncanakan untuk menampung sumbangan aset daerah berupa tanah melalui mekanisme inbreng, melakukan restrukturisasi keuangan, serta membuka ruang bagi investor strategis, baik pemerintah maupun swasta.

Fraksi PAN menegaskan bahwa kenaikan modal harus diiringi dengan perubahan arah bisnis dan peningkatan kinerja BUMD, agar investasi tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Barat.

Sumber: Pojok Satu