- DPRD Jawa Barat mendorong KPI Daerah Provinsi Jabar memperkuat literasi media hingga kabupaten dan kota
- Pradi Supriatna menilai anak muda perlu dibekali kemampuan menyaring informasi digital
- Literasi media disebut penting untuk mencegah dampak informasi keliru dan hoaks
WartaPurwakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Jabar memperluas program literasi media kepada masyarakat, terutama kalangan muda, hingga wilayah kabupaten dan kota.
Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, setelah menjadi keynote speaker dalam kegiatan Pemahaman Literasi Media Bagi Masyarakat bertema Peningkatan Kualitas SDM Penyiaran melalui Riset 5+1 di Kota Depok, Jumat, 18 September 2026.
Menurut Pradi, penguatan literasi media dibutuhkan karena arus informasi saat ini bergerak sangat cepat. Masyarakat, kata dia, perlu memiliki kemampuan untuk menerima, menilai, dan menyikapi informasi secara kritis serta bijaksana.
Pradi menjelaskan, kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara warga memperoleh maupun membagikan kabar. Jika sebelumnya informasi didapat melalui proses yang lebih panjang, kini berbagai informasi dapat diakses langsung melalui perangkat pribadi, termasuk handphone.
“Dari yang awalnya berproses, sekarang informasi sudah ada di genggaman tangan. Apapun bisa dilihat. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita memberikan literasi kepada masyarakat, apalagi kepada anak-anak muda ke depan,” jelas Pradi Supriatna.
Ia menilai masyarakat memerlukan informasi yang valid, mendidik, dan mampu memperkuat kebersamaan di tengah derasnya pertukaran informasi global. Karena itu, literasi media semakin mendesak diberikan kepada generasi milenial, Z, hingga generasi Alpha yang akrab dengan teknologi digital dan media sosial.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Regulasi belum ada, tetapi informasinya sudah sampai. Jangan sampai informasi yang kurang tepat menjadi konsumsi yang kurang sehat bagi masyarakat,” katanya.
Pradi juga mengingatkan bahwa informasi palsu atau kabar yang tidak disampaikan secara utuh dapat memicu salah paham di masyarakat. Untuk itu, kemampuan mengecek kebenaran informasi sebelum diterima maupun disebarkan perlu terus ditingkatkan.
Sumber: Pojok Satu