Poin Penting
  • DPRD V mengawasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan rumah sakit
  • RSUD Bayu Asih menunjukkan upaya melayani pasien dengan masalah pembiayaan, namun biaya tetap menjadi tantangan
  • Diperlukan mekanisme klaim yang jelas lewat Jamkesda atau SKTM serta koordinasi tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah dan rumah sakit

WartaPurwakarta - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Encep Sugiana, menegaskan komisi tersebut berupaya memantau realisasi perjanjian kerja sama yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta rumah sakit. Kunjungan kerja yang dilakukan pada Rabu (14/10/2026) di RSUD Bayu Asih, Purwakarta, menjadi kesempatan untuk menilai langkah lanjutan dari kesepakatan yang telah disepakati.

“Kita menindaklanjuti pertemuan antara pemerintah provinsi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan para direktur rumah sakit. Kita ingin melihat bagaimana tindak lanjut dari kesepakatan dan perjanjian kerja sama yang sudah dibuat, serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” ujar Encep setelah meninjau layanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

Menurutnya, pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama sehingga setiap warga yang membutuhkan perawatan medis dapat mengakses layanan secara optimal. RSUD Bayu Asih dinilai telah melakukan upaya untuk melayani pasien, termasuk mereka yang menghadapi kendala pembiayaan. Namun, Encep mencatat bahwa masalah biaya tetap menjadi hambatan signifikan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

Ia menambahkan bahwa diperlukan prosedur yang transparan untuk membantu pasien yang belum mampu membayar, baik melalui skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sesuai regulasi yang berlaku. “Diharapkan prosedur pengklaiman atas pasien yang menjadi tanggungan rumah sakit maupun pemerintah memiliki mekanisme yang jelas. Dengan begitu, rumah sakit juga memiliki kepastian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Encep menekankan harapannya agar kerja sama antar pemerintah dan rumah sakit tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan terwujud dalam layanan yang mudah diakses, responsif, dan berpihak pada masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan sistem perlindungan kesehatan, ia katakan, tidak hanya diukur dari ketersediaan fasilitas, tetapi juga dari kemampuan sistem untuk menjamin penanganan tepat waktu tanpa hambatan berlarut.

Melalui kunjungan ini, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan rumah sakit, khususnya dalam memperjelas tanggung jawab pembiayaan serta menjaga kesinambungan layanan bagi warga. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh Jawa Barat.

Sumber: Pojok Satu