- 139 warga dari dua desa diduga keracunan akibat cemaran bahan kimia dari PT Pindo Deli 2 di Karawang
- Korban ditangani di tujuh fasilitas kesehatan
- Ketua Komisi II DPRD Karawang mendesak perusahaan menjelaskan penyebab kejadian dan DLH memeriksa kualitas udara
WartaPurwakarta - Sebanyak 139 warga yang berasal dari dua desa di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, diduga mengalami keracunan akibat paparan bahan kimia yang ditengarai bersumber dari PT Pindo Deli 2 di Desa Kutamekar, Kamis (29/10/2026). Seluruh korban telah menerima perawatan medis di tujuh fasilitas kesehatan.
Insiden ini memicu respons keras dari legislatif daerah. Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menuntut perusahaan maupun instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh guna mengidentifikasi akar penyebab kejadian sekaligus mencegah peristiwa serupa berulang.
"Kami sangat prihatin jika benar terjadi kembali dugaan kebocoran gas kimia di PT Pindo Deli 2 hingga menyebabkan ratusan warga terdampak. Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat," kata Mumun, Kamis (29/10/2026) malam.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak pihak perusahaan bersikap transparan dengan menjelaskan penyebab kejadian, jenis zat kimia yang diduga terlepas ke lingkungan, serta langkah konkret penanganan bagi warga yang terdampak. Ia juga menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap sistem keselamatan operasional dan mekanisme pengendalian risiko kebocoran bahan kimia di pabrik.
"Jangan sampai dugaan kejadian serupa kembali terulang tanpa adanya evaluasi dan langkah perbaikan yang konkret. Kami meminta seluruh instansi terkait menjalankan fungsi pengawasan secara serius," ujarnya.
Selain menuntut keterbukaan dari perusahaan, Mumun turut mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang agar segera melakukan pengujian kualitas udara di kawasan permukiman sekitar pabrik. Langkah itu dinilai krusial untuk memastikan ada tidaknya pencemaran lingkungan serta mengukur potensi dampak paparan zat kimia terhadap kesehatan warga.
"DLH perlu berkoordinasi dengan instansi kesehatan dan pihak terkait untuk menelusuri sumber pencemaran, mengukur dampaknya, serta memastikan langkah pengendalian dilakukan secara tepat," tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di sisi lain, Mumun meminta Dinas Kesehatan menjamin seluruh warga yang terdampak memperoleh penanganan medis secara optimal dan cepat. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap warga yang menunjukkan gejala akibat dugaan paparan bahan kimia segera mendapat pertolongan.
Anggota dewan tersebut berharap perusahaan dan seluruh instansi terkait segera mengambil tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Sumber: Pojok Satu