- Ketua DPRD Asep Noordin minta pencabutan surat imbauan infak ASN
- Surat imbauan menyebutkan nominal infak Rp14.000‑Rp1.400.000
- Rapat paripurna DPRD dan OPD dilaksanakan 5 Oktober 2026 di Gedung DPRD Pangandaran
WartaPurwakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran, Asep Noordin, mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran untuk menarik kembali surat imbauan partisipasi infak dan shodaqoh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka perayaan Milangkala ke‑14. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin 5 Oktober 2026, bertempat di Gedung DPRD.
Surat imbauan yang dikeluarkan Pemkab pada 24 September 2026 dengan nomor B/000/3056/SETDA/2026 mengajak semua kepala perangkat daerah menggerakkan ASN untuk menyalurkan infak atau shodaqoh. Program tersebut dibungkus dalam inisiatif “Pangandaran Berbagi” dan menargetkan sumbangan yang berhubungan dengan angka 14, yakni Rp14.000, Rp140.000, atau Rp1.400.000, serta memberi kebebasan bagi ASN untuk menyumbang sesuai kemampuan. Penyaluran dana diatur melalui bendahara masing‑masing perangkat daerah antara 1 hingga 10 Oktober 2026, kemudian dana yang terkumpul diserahkan kepada panitia Milangkala untuk disalurkan kepada fakir miskin.
Asep menegaskan bahwa inti permasalahan bukan sekadar ajakan berbagi, melainkan kurangnya kejelasan mekanisme serta potensi munculnya persepsi wajib yang dapat menimbulkan konflik. Ia menuturkan, “Saya minta surat permintaan iuran infak dari ASN untuk milangkala itu dicabut. Karena tidak ada kejelasan.” Menurutnya, infak dan shodaqoh seharusnya bersifat sukarela, “Karena tidak semua orang ridho dan ikhlas. Dan khawatir hal itu menjadi masalah.”
Selain imbauan infak, persiapan Milangkala ke‑14 juga mencakup pembahasan mengenai dukungan sponsorship, menimbulkan dua alur pembiayaan yang dianggap perlu klarifikasi lebih lanjut. DPRD menuntut Pemkab memastikan bahwa partisipasi ASN tetap bersifat sukarela dan mekanisme pengumpulan dana transparan, agar kegiatan sosial tidak menimbulkan persoalan baru.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: Harapan Rakyat