Poin Penting
  • Warga Kelurahan Sukamelang melaporkan dugaan penampungan limbah pabrik kepada Ketua DPRD Kabupaten Subang pada 6 Oktober 2026
  • Sebuah gudang sekitar 100 meter dari Kantor Kelurahan Sukamelang diduga menampung limbah B3 dan limbah domestik yang dikaitkan dengan aktivitas VinFast, BYD, serta PT Jaya Mukti Mandiri
  • Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Subang H. Oing Abdul Rohim meminta penanganan persoalan dilakukan secara objektif sesuai mekanisme yang berlaku

WartaPurwakarta - Sejumlah warga Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, mempertanyakan keberadaan sebuah gudang yang diduga difungsikan sebagai tempat penampungan limbah industri. Kekhawatiran warga itu mendorong mereka menyampaikan laporan langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Subang pada 6 Oktober 2026.

Gudang yang menjadi sorotan disebut berdiri sekitar 100 meter dari Kantor Kelurahan Sukamelang. Bangunan itu diduga digunakan untuk menampung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah domestik yang dikaitkan dengan operasional pabrik VinFast dan BYD. Selain dua perusahaan tersebut, nama PT Jaya Mukti Mandiri (JMM) juga disebut-sebut dalam keterkaitan persoalan ini.

Meski demikian, dugaan mengenai jenis limbah, aktivitas penampungan, serta keterlibatan perusahaan-perusahaan yang disebut warga masih membutuhkan klarifikasi dan verifikasi dari pihak berwenang. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan lapangan terhadap gudang tersebut, termasuk soal jenis dan volume limbah yang diduga tersimpan di sana maupun status perizinan kegiatannya.

Warga menekankan bahwa laporan yang telah mereka sampaikan diharapkan ditindaklanjuti secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga persoalan ini memperoleh kejelasan berdasarkan fakta hasil pemeriksaan yang sahih.

Dalam konteks pengelolaan limbah industri, perbedaan antara limbah B3 dan limbah domestik biasa memiliki implikasi hukum yang signifikan. Penanganan limbah B3 mensyaratkan pemenuhan ketentuan teknis yang ketat, mulai dari prosedur penyimpanan, pengangkutan, hingga pengelolaan akhir, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Keberadaan gudang yang diduga menampung limbah, bagaimanapun, belum dengan sendirinya membuktikan terjadinya pelanggaran sebelum pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan dilakukan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Subang, H. Oing Abdul Rohim, menegaskan bahwa persoalan ini harus ditangani melalui mekanisme pengaduan dan pemeriksaan yang sesuai aturan. Menurutnya, penanganan dugaan penampungan limbah pabrik wajib mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi pelaku usaha.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat