Poin Penting
  • DPRD Subang akan mengundang Satpol PP untuk klarifikasi status operasi PT CMM
  • Penutupan sementara PT CMM disebabkan belum terpenuhinya Persetujuan Bangunan Gedung
  • Inspeksi 1 Oktober 2026 menemukan aktivitas operasional meski izin belum selesai

WartaPurwakarta - Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Subang berencana memanggil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna menanyakan kembali status operasional PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM) di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, setelah muncul laporan bahwa perusahaan tersebut kembali berproduksi.

Informasi tersebut muncul dalam audiensi bersama warga Sukamelang pada Senin 12 Oktober 2026. Ketua Komisi III DPRD Subang, H. Oing Abdul Rahim, S.I.P., menyampaikan bahwa ia baru mendengar kabar tersebut saat pertemuan. “Setelah ditutup sementara, sekarang katanya beroperasi lagi. Saya baru mendengar informasi ini hari ini setelah ada masukan dari masyarakat dalam audiensi. Nanti kami akan mengundang kembali Satpol PP untuk meminta penjelasan,” ujarnya.

Oing menekankan perlunya verifikasi lapangan terkait status penutupan sementara yang sebelumnya diterapkan dan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap permasalahan perizinan. Menurutnya, penutupan sementara diberlakukan karena persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum terpenuhi. “Kalau sudah beres sampai PBG-nya, ya sudah dibuka kembali. Ini bukan berarti pemerintah daerah ingin menghambat, mempersulit, apalagi merugikan masyarakat setempat. Tujuannya agar perusahaan memenuhi regulasi yang diwajibkan,” jelas Oing.

Sebelumnya, pada Kamis 1 Oktober 2026, Komisi I dan Komisi III DPRD Subang melakukan inspeksi mendadak ke lokasi PT CMM bersama sejumlah dinas terkait. Hasil inspeksi menunjukkan proses perizinan perusahaan masih belum selesai, namun aktivitas pengumpulan barang dan keberadaan kendaraan berukuran besar tetap berlangsung.

Ketua Komisi I DPRD Subang, Aniko Muhana, menjelaskan bahwa penertiban didasarkan pada temuan di lapangan serta ketentuan peraturan yang berlaku. “Tentu kami di dewan dan juga eksekutif bersinergi untuk membenarkan dan menertibkan perusahaan-perusahaan yang bisa dianggap tidak mengikuti regulasi,” katanya.

Aniko menambahkan, “Karena kita datang ke sini melihat langsung, izinnya belum ada, namun sudah adanya tindakan operasional berupa pengambilan barang-barang. Terus ada keluar masuk mobil-mobil besar, mobil-mobil pengumpulan limbah.” Ia menegaskan bahwa penutupan sementara akan tetap berlaku sampai seluruh persyaratan perizinan, termasuk PBG, terpenuhi dan izin resmi diterbitkan.

Selain perizinan, DPRD Subang juga memperhatikan peruntukan lahan PT CMM yang direncanakan untuk kegiatan pergudangan dan potensi pengolahan, menilai hal tersebut perlu koordinasi lebih lanjut dengan instansi yang berwenang.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat