- Pilkades serentak Kabupaten Subang digelar 6 Desember 2026 dengan sistem digital
- Tiga desa menerapkan digital penuh, 160 desa lainnya satu TPS digital
- DPRD mendorong DPMD memperkuat sosialisasi dan pelatihan panitia
WartaPurwakarta - Kabupaten Subang mempersiapkan langkah baru dalam Pemilihan Kepala Desa serentak yang diagendakan pada 6 Desember 2026. Untuk pertama kalinya, metode pemungutan suara digital bakal diuji coba dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Skema penerapan teknologi itu tidak diberlakukan serentak di seluruh wilayah. Tiga desa dipilih untuk menjalankan sistem digital secara menyeluruh, sementara 160 desa lainnya hanya menyediakan satu Tempat Pemungutan Suara yang memakai mekanisme tersebut.
Perubahan metode ini langsung menyita perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Subang, Niko, menegaskan perlunya pemastian agar proses digitalisasi berjalan tanpa hambatan.
"Ini sesuatu yang baru. Kita harus memastikan proses digital ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan," kata Niko dalam sebuah podcast bersama anggota DPRD Kabupaten Subang.
Mekanisme baru yang belum familiar membuat masyarakat dan panitia membutuhkan pemahaman ekstra. Oleh sebab itu, DPRD mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang untuk memperketat sosialisasi kepada warga sekaligus memberikan bimbingan teknis kepada panitia.
"DPMD juga akan melakukan pelatihan kepada panitia terkait proses digital ini," ujarnya.
Pengawasan berlapis bakal dijalankan Komisi I DPRD Subang melalui koordinasi rutin dengan DPMD di setiap tahapan. Langkah itu diambil guna mencegah kendala teknis di lapangan. Sebelumnya, legislatif telah memanggil sejumlah pihak terkait guna membahas kesiapan, termasuk soal digitalisasi pemungutan suara.
DPRD menilai penyediaan perangkat dan pelatihan panitia saja tidak memadai. Pemilih wajib mendapat edukasi menyeluruh agar tidak bingung saat hari penentuan suara tiba. Agenda ini tergolong besar karena melibatkan 165 desa di seluruh Kabupaten Subang.
Isu lain yang mendapat sorotan adalah netralitas panitia dan perangkat desa. Niko mengingatkan bahwa kepala desa, sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, hingga tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga harus berpijak pada posisi imparcial selama proses pemilihan berjalan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Potensi politik uang juga diidentifikasi sebagai ancaman yang dapat memicu gesekan di tengah masyarakat.
"Netralitas harus selalu dijaga," kata Niko.
Dengan bekal persiapan tersebut, DPRD berharap inovasi digitalisasi tidak sekadar pergantian cara memilih, melainkan terselenggara secara aman, transparan, dan dipahami seluruh lapisan masyarakat.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat