Poin Penting
  • Dua tersangka perempuan berinisial S (58) dan SN (37) dijerat UU TPPO karena memberangkatkan PMI ke Korea Selatan menggunakan dokumen ilegal
  • Korban merugi Rp55 juta setelah dipulangkan dari Bandara Jeju karena dokumen perjalanannya tidak sah
  • Penyidik menyiapkan permohonan restitusi melalui LPSK dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Indramayu untuk pendampingan psikologis korban

WartaPurwakarta - Polres Indramayu, Jawa Barat, resmi menjerat dua perempuan sebagai tersangka dalam kasus perdagangan orang yang melibatkan pengiriman seorang pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan dengan menggunakan dokumen tidak sah.

Kompol Tahir Muhiddin selaku Wakil Kepala Polres Indramayu menerangkan pada Jumat bahwa kedua pelaku yang diidentifikasi dengan inisial S (58) dan SN (37) menjalankan peran yang berbeda dalam skema perekrutan tersebut.

"Tersangka S bertugas merekrut korban sebagai sponsor lapangan, sedangkan tersangka SN merupakan pihak agensi yang mengurus proses pemberangkatan korban ke Korea Selatan," katanya.

Menurut Tahir, perkara ini bermula saat korban berinisial S (48) berniat mencari pekerjaan di luar negeri pada Agustus 2026. Kedua tersangka lantas menjanjikan posisi kerja di Korea Selatan dengan tawaran gaji mencapai Rp25 juta per bulan.

Beberapa opsi pekerjaan yang ditawarkan kepada korban meliputi buruh pabrik, pekerja perkebunan, atau petugas tata graha. Kontrak kerja yang dijanjikan berlaku selama enam bulan dengan kemungkinan perpanjangan.

Sebagai syarat keberangkatan, korban diminta menyetor biaya penempatan senilai Rp55 juta secara bertahap. Pembayaran dilakukan melalui tersangka S untuk kemudian diteruskan kepada SN.

"Korban selanjutnya menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, serta pengurusan visa," kata Tahir.

Kendati telah melewati serangkaian proses administrasi itu, korban sama sekali tidak dibekali pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja. Pada 23 September 2026, korban dibawa ke Jakarta guna mempersiapkan keberangkatan.

Keesokan harinya, korban diterbangkan menuju Korea Selatan melalui transit di Singapura. Namun, sesampainya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, petugas imigrasi Korea Selatan menahan korban lantaran dokumen perjalanan yang dibawanya teridentifikasi ilegal.

Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga hari, korban akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026.

Tahir mengungkapkan bahwa penyidik tengah mempersiapkan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, pihak kepolisian juga menggandeng Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk memberikan pendampingan pemulihan psikologis bagi korban.

Hasil penyidikan mengungkap bahwa tersangka S mengantongi keuntungan sebesar Rp5 juta dari aksi tersebut, sementara SN meraup Rp10 juta dari proses perekrutan dan pemberangkatan korban.

Kedua tersangka kini dikenakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat