- Guru besar UNS dan Undip menyoroti risiko politik jika presiden memilih wapres dari partai yang sama
- Penentuan figur pendamping dinilai perlu mempertimbangkan etika politik serta representasi kedaerahan
- Mekanisme pengisian kursi wapres yang kosong diatur melalui pengajuan dua nama oleh presiden ke MPR
WartaPurwakarta - Dua akademisi bidang hukum tata negara menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto terkait potensi pengisian posisi wakil presiden bila terjadi pergantian di tengah masa jabatan. Mereka mengingatkan adanya risiko politis dan pertimbangan etika yang mesti dihitung secara cermat menjelang pemilihan umum 2029.
Pandangan tersebut datang dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Dr H Jamal Wiwoho SH, M.Hum, bersama Guru Besar Ilmu Perundang-undangan dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum.
Jamal Wiwoho menyatakan bahwa pemilihan figur pengganti sepenuhnya berada dalam kewenangan kepala negara. Kendati demikian, langkah menunjuk figur yang berasal dari partai yang sama dinilai memiliki konsekuensi reputasi di masa depan.
"Semua tahu, itu hak prerogratif presiden. Jika pilihannya sesama partai Gerindra, dan selama 3 tahun kinerjanya baik. akan menjadi social capital 2029. Sebaliknya, kalau buruk, bisa jadi masalah serius dan bisa menyesal di 2029," ujar mantan Rektor UNS periode 2019–2024 tersebut di Solo.
Penetapan tersebut dipandang berpotensi menimbulkan resistensi di tengah masifnya perbincangan publik di ranah digital, yang rentan memicu pergeseran persepsi masyarakat terhadap partai politik bila pendamping dinilai kurang tepat.
Dari Semarang, Lita Tyesta menggarisbawahi bahwa kendati secara regulasi tidak ditemukan aturan yang melarang presiden dan wakil presiden bernaung di bawah bendera partai serupa, aspek kepantasan politik tetap harus dipikirkan.
"Ya memang secara hukum dan perundang-undangan tidak ada larangan presiden-wapres dari partai yang sama. Cuma etika politiknya perlu dilihat, etis nggak? Publik akan terluka, dan menilai partai ini menjalankan politik jalanan dan menghalalkan semua cara?" kata Lita.
Menurut Lita, kepekaan terhadap perasaan publik dan dinamika koalisi partai politik lain merupakan hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh presiden.
"Kayak partai hanya ada satu saja sih? Partai lain akan bilang, terus ngapain kalau kami enggak diberi wakil? Itu salah satu pertimbangan kalau kita mau melihat dari sisi etika politik. Kita harus ngerti apa yang sebetulnya dirasakan dan diinginkan masyarakat," tuturnya.
Selain figur internal partai, opsi lain dinilai dapat digali dari kalangan nonpartai atau perwakilan wilayah. Jamal menyebutkan pertimbangan atas unsur profesional maupun unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) cukup relevan mengingat Indonesia memiliki bentang kepulauan dengan kompleksitas isu kedaerahan yang luas.
Saat ini, empat pucuk pimpinan DPD RI mencuat dalam diskursus publik, yaitu Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
"Untuk peluang wapres, keterwakilan daerah atau orang- orang DPD RI, itu perlu dipertimbangkan. Meskipun hak prerogatif ada di presiden. untuk mengusulkan 2 nama, apakah itu dari parpol, profesioanl, atau DPD RI. Boleh-boleh saja dipertimbangkan, tapi semua kembali kepada hak prerogatif presiden," kata Jamal.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Berdasarkan ketentuan konstitusi, apabila jabatan wakil presiden kosong bukan karena pemakzulan, mekanisme pengisian dilakukan melalui pengusulan dua kandidat oleh presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih lewat mekanisme pemungutan suara. Forum tersebut melibatkan 580 anggota DPR RI serta 152 anggota DPD RI dengan total 732 suara pemilih, di mana kandidat peraih suara mayoritas akan dilantik hingga akhir masa tugas.
"Apabila wapres mundur (bukan karena impeachment), presiden punya waktu untuk mengajukan dua calon wapres. Apakah partai pengusung atau bukan, atau profesional, DPD RI, ilmuwam atau tehnokrat, tidak ada batasan," tutur Jamal.
Ia menambahkan, situasi saat ini memperlihatkan kecenderungan para pimpinan partai politik yang masih menunggu arahan dan kehendak dari kepala negara secara langsung terkait usulan figur calon.
"Karena itu sekarang semuanya sami’na wa ‘athokna, kira-kira pie pak presidene. Saya kira juga ada keengganan para ketua parpol. Presiden juga ingin mendengar suara ketua parpol, ada ga ketua partai politik yang ingin mengusung atau mengusulkan ke presiden. Presiden kan menawarkan itu sebetulnya, tapi pasti tidak ada yang berani," ujarnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional