- Dua pegawai kecamatan Ciamis mengajukan cuti untuk kontestasi Pilkades
- Izin cuti bersifat Cuti di Luar Tanggungan Negara, hanya gaji pokok yang dibayarkan
- Jika terpilih, cuti akan diperpanjang selama masa jabatan Kepala Desa (5‑6 tahun)
WartaPurwakarta - Dua aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di kantor kecamatan Ciamis resmi mengajukan cuti untuk mencalonkan diri pada Pilkades serentak berbasis digital yang direncanakan pada Desember 2026. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis mencatat permohonan cuti tersebut pada 30 September 2026, setelah mendapat persetujuan Bupati Ciamis.
Sekretaris BKPSDM Ciamis, Tini Listinawati, menjelaskan bahwa kedua calon tersebut berasal dari instansi kecamatan dan telah memperoleh izin resmi dari kepala daerah. “Ada dua orang (ASN) dan sudah mendapatkan izin dari Pak Bupati. Keduanya merupakan ASN di kecamatan,” ujarnya pada Rabu (30/9/2026).
Menurut Tini, proses pengajuan cuti dimulai sejak tahap pendaftaran Pilkades, karena peraturan mengharuskan calon ASN melepaskan semua atribut kepegawaian sebelum kampanye berlangsung. “Sebelum pendaftaran, harus sudah ada izin. Pengajuan ini mekanismenya berupa cuti di luar tanggungan Negara. Jadi saat memasuki masa kampanye, mereka sudah harus menghilangkan seluruh atribut ASN-nya,” jelasnya.
Mengenai status kepegawaian selama cuti, Tini menegaskan bahwa keduanya tetap tercatat sebagai PNS, namun masuk dalam kategori Cuti di Luar Tanggungan Negara (CUTL). “Statusnya tetap ASN atau Pegawai Negeri, tetapi masuk kategori Cuti di Luar Tanggungan Negara. Mereka hanya menerima gaji pokok saja, sementara hak seperti tunjangan, jabatan, atau fasilitas lainnya tidak ada,” tambahnya.
Apabila salah satu dari mereka terpilih menjadi Kepala Desa, masa cuti tidak akan berakhir bersamaan dengan pemilihan, melainkan akan berlanjut mengikuti masa jabatan kepengurusan desa yang diperkirakan selama lima hingga enam tahun. “Jika nanti terpilih menjadi Kepala Desa, maka cuti di luar tanggungan negaranya berjalan mengikuti masa jabatan Kepala Desa, yaitu sekitar 5 sampai 6 tahun ke depan,” kata Tini.
Kabid Pengembangan Karir, Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Ciamis, Widiya Pranata, menyebutkan nama kedua PNS yang mengajukan cuti. “Iya ada dua, yaitu Udin dari PNS dari Kecamatan Panjalu dan Marjono PNS Kecamatan Lakbok. Izin cuti keduanya sudah disetujui,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dengan mekanisme cuti yang telah diatur oleh peraturan perundang‑undangan, kedua calon tersebut dapat berpartisipasi dalam Pilkades tanpa mengubah status kepegawaian mereka, sementara hak-hak tambahan seperti tunjangan tetap ditangguhkan selama masa cuti. (Feri/R7/HR‑Online/Editor‑Ndu)
Sumber: Harapan Rakyat