Poin Penting
  • Raperda pasar dan administrasi kependudukan resmi menjadi Perda pada 6 Oktober 2026
  • Wali Kota Dedie Rachim menilai regulasi memperkuat ekosistem perdagangan dan pelayanan publik
  • Perda baru mencakup modernisasi pasar, pengaturan swalayan, serta layanan kependudukan berbasis teknologi dan data NIK

WartaPurwakarta - Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang dibahas bersama antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor telah diangkat menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD Jalan Pemuda, Bogor, Selasa 6 Oktober 2026. Raperda pertama mengatur penyelenggaraan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, sementara yang kedua mengatur administrasi kependudukan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyambut baik pengesahan kedua peraturan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem perdagangan daerah serta meningkatkan kualitas layanan kepada warga. Dalam sambutannya, Dedie Rachim menyatakan, “Pengesahan kedua Raperda merupakan wujud nyata sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun ekosistem perdagangan daerah yang adil, sehat, dan berkelanjutan di Kota Bogor serta untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”

Menurut Rachim, pertumbuhan ritel modern dan toko swalayan harus diimbangi dengan penataan yang adil agar pasar tradisional, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap terjaga. Perda pasar tersebut memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perindustrian dan Perdagangan, mencakup pemberdayaan pasar rakyat, pengendalian pusat perbelanjaan, kemitraan dengan UMKM, serta penataan kawasan di sekitarnya.

Sementara itu, Raperda tentang Administrasi Kependudukan disesuaikan dengan kemajuan teknologi, regulasi terkait, dan kebutuhan masyarakat Bogor. Wali Kota menambahkan, “Pada kesempatan ini, kami juga sampaikan bahwa Raperda ini menjadi fondasi transformasi administrasi kependudukan Kota Bogor menuju pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan inklusif, sekaligus membangun ekosistem data kependudukan terintegrasi berbasis NIK untuk mendukung perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan berbasis data, sejalan dengan semangat SPBE, dengan tetap menjamin perlindungan data pribadi masyarakat.”

Penerapan layanan kependudukan akan melibatkan sistem daring dan luring, layanan terintegrasi, jemput bola, serta peningkatan kapasitas kantor kelurahan. Data kependudukan yang telah dibersihkan dan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi basis identitas penduduk untuk mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi baru juga memungkinkan perangkat daerah dan badan hukum yang memiliki wewenang untuk mengakses data tersebut, dengan tetap menjaga kerahasiaan, keamanan, dan pembatasan hak akses sesuai peraturan perundang‑undangan. Selain itu, Perda ini memperkuat pembinaan, pengawasan, koordinasi, kerja sama, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat