Poin Penting
  • Pemkot Bandung mengawasi perizinan dan operasional SPPG tanpa menjadi operator
  • Pengawasan mencakup pasokan pangan, keamanan makanan, distribusi, dan sampah
  • Camat diberi kewenangan melaporkan anomali pelaksanaan SPPG

WartaPurwakarta - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta jajaran Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan itu mencakup perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pasokan bahan makanan, keamanan pangan, distribusi ke sekolah, serta pengelolaan sampah.

Farhan menyampaikan arahan tersebut seusai apel kerja hari pertama Minggu ini di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (2/11/2026). Ia menegaskan Pemkot Bandung tidak akan mengambil peran sebagai operator maupun pengelola SPPG.

Menurut dia, pemerintah kota akan bertindak sebagai pengawas agar program pemerintah pusat itu berjalan dan memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.

“Sejak awal, Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan saya sebagai wali kota sudah memutuskan bahwa baik wali kota maupun Pemerintah Kota Bandung tidak akan menjadi ‘pemain’ dan pelaksana dari MBG atau yang mengoperasikan SPPG. Kita akan menjadi wasit yang adil,” ujarnya.

Farhan mengatakan pengawasan tidak berhenti pada mutu makanan yang diterima penerima manfaat. Pengelolaan SPPG juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kebutuhan bahan pangan dan berpotensi berdampak pada kestabilan harga di pasar.

Ia menyoroti sejumlah komoditas yang rentan mengalami perubahan harga, di antaranya cabai dan daging ayam. Kebutuhan bahan pangan bagi SPPG, kata dia, harus dipantau supaya tidak mengurangi pasokan untuk masyarakat.

Sebagai langkah awal, Farhan memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memeriksa seluruh perizinan SPPG di Kota Bandung. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan melibatkan koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga diminta memetakan kebutuhan serta jalur pasokan bahan makanan untuk SPPG. Pemetaan itu ditujukan untuk memastikan operasional program tidak mengganggu ketersediaan pangan di pasar.

Pengawasan keamanan pangan melibatkan Dinas Kesehatan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kedua instansi tersebut diminta memastikan keamanan bahan baku, cara penjamahan makanan, hingga penyaluran makanan ke sekolah-sekolah.

Dinas Pendidikan bertugas memastikan makanan diterima dengan baik oleh seluruh sekolah penerima. Instansi itu juga diminta memperhatikan penanganan sisa makanan agar tidak menambah timbulan sampah.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup harus memastikan sampah dari kegiatan SPPG dikelola secara baik dan terhubung dengan program pengelolaan sampah Kota Bandung, termasuk gerakan Gaslah.

Farhan turut memberikan kewenangan penuh kepada camat untuk memantau pelaksanaan SPPG di wilayahnya masing-masing. Setiap kejanggalan atau penyimpangan diminta dicatat dan segera dilaporkan.

“Para camat, saya beri kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan pelaksanaan SPPG. Apabila menemukan anomali, penyimpangan, catat dan laporkan,” tegasnya.

Di tingkat kelurahan, para lurah diminta memastikan layanan MBG diterima dengan baik oleh seluruh kelompok sasaran. Penerima manfaat tersebut terdiri atas peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sumber: Pojok Satu