Poin Penting
  • Masa bakti Sekda Garut Nurdin Yana bakal berakhir pada November 2026
  • Fraksi Gerindra DPRD Garut menginginkan figur pengganti yang netral dan bebas utang politik
  • Gerindra membuka peluang calon Sekda diambil dari ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat

WartaPurwakarta - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Garut mendorong proses pengisian kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Garut diselenggarakan secara profesional serta terbuka untuk publik. Langkah ini dinilai mendesak mengingat masa tugas Nurdin Yana sebagai Sekda definitif akan rampung pada November 2026 mendatang.

Bupati Garut pun diharapkan segera menyiapkan jajaran nama pejabat yang dinilai mumpuni untuk bersaing memperebutkan jabatan pimpinan tertinggi birokrasi tersebut. Menyikapi isu bergulirnya bursa kandidat di lingkungan birokrasi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Garut, Agus M Sutarman, menegaskan bahwa sosok Sekda anyar wajib terbebas dari tekanan atau kepentingan kelompok mana pun di tingkat lokal.

“Kami mencermati dinamika pengisian jabatan Sekda Garut yang sebentar lagi akan kosong dan menjadi rebutan. Fraksi Gerindra menekankan perlunya sosok netral guna menghindari polemik. Garut membutuhkan pejabat yang bebas dari kepentingan kelompok,” tegasnya, Rabu (23/9/2026).

Agus mengungkapkan, isu adanya kandidat titipan sudah mulai terdengar menjelang purnatugas Nurdin Yana. Menurut dia, pejabat terpilih nanti tidak boleh memikul beban kepentingan maupun utang politik kepada pihak tertentu, demi menjaga jalannya roda pemerintahan yang murni berfokus kepada masyarakat luas, bukan menguntungkan lingkaran elite tertentu semata.

Terkait latar belakang calon, Gerindra menyatakan tidak berkeberatan jika kandidat didatangkan dari luar lingkungan Pemkab Garut, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Poin utamanya adalah pemahaman mendalam terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta keselarasan program lintas level pemerintahan.

“Visi pembangunan daerah harus selaras dengan program provinsi dan nasional. Kebijakan daerah dapat terhambat jika Sekda tidak sejalan dengan provinsi. Oleh karena itu, calon Sekda wajib memahami APBD serta RPJMD Jawa Barat. Pejabat tersebut juga perlu menguasai akses anggaran pemerintah pusat,” tegasnya.

Gerindra memandang netralitas kepemimpinan birokrasi merupakan kunci utama agar posisi Sekda tidak dipolitisasi jelang perhelatan Pilkada 2029 ataupun dimanfaatkan oleh relasi kepentingan kontraktor.

Atas dasar itu, seleksi secara kompetitif dan terbuka menjadi keharusan demi menjaga muruah pemerintahan daerah. “Seleksi transparan mampu menepis tudingan adanya kandidat titipan. Proses profesional juga akan menjamin terpilihnya pejabat yang berkualitas,” pungkasnya.

Sumber: Harapan Rakyat