- Satpol PP Subang dan Bea Cukai Purwakarta bersinergi memberantas rokok ilegal
- Optimalisasi DBHCHT difokuskan pada penegakan hukum, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat
- Cukai berfungsi menjaga penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi tembakau
WartaPurwakarta - Pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai resmi kian diperketat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Subang. Langkah penindakan tersebut ditempuh melalui pemanfaatan optimal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada ranah penegakan aturan hukum.
Guna merealisasikan target tersebut, aparat penegak peraturan daerah setempat membangun kerja sama erat dengan Kantor Bea Cukai Purwakarta. Kolaborasi antarinstansi ini diwujudkan melalui serangkaian agenda terpadu, mulai dari penyuluhan regulasi kepada khalayak, pemantauan wilayah, hingga operasi razia langsung di lapangan demi mengamankan penerimaan kas negara.
Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang, Filbert Gunadi H., S.STP., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan memberangus peredaran tembakau gelap menuntut keterlibatan aktif institusi pemerintah sekaligus elemen masyarakat. Menurutnya, intensitas pengawasan di lapangan mesti terus dipacu agar ruang gerak produk yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dapat ditekan serendah mungkin.
Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang, Dudi Nuryana, menuturkan bahwa koordinasi berkesinambungan dengan Bea Cukai menjadi instrumen vital dalam pelaksanaan pengawasan. Pelacakan titik-titik distribusi barang terlarang ini bertumpu pada tindak lanjut laporan warga yang dieksekusi melalui operasi penertiban gabungan.
Sementara itu, perwakilan Bea Cukai Purwakarta, Qori, menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan alokasi penerimaan cukai tembakau yang disalurkan kembali kepada pemerintah daerah. Kucuran anggaran tersebut diprioritaskan guna menyokong tiga bidang utama, yaitu kesejahteraan sosial, sektor kesehatan, serta penegakan hukum.
Pada sektor kesejahteraan, pos anggaran ini dialokasikan untuk pendampingan industri hasil tembakau, peningkatan mutu komoditas bahan baku, hingga program pemberdayaan warga. Pada bidang kesehatan, dananya dipakai untuk membiayai iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta penyediaan sarana dan prasarana medis. Adapun pada aspek penegakan hukum, anggaran difokuskan pada sosialisasi ketentuan cukai, operasi pemberantasan rokok ilegal, serta pembinaan kepada publik.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Qori menambahkan, penerapan cukai pada dasarnya bukan semata-mata instrumen penghimpun pemasukan negara, melainkan sarana pengendali konsumsi, pengawas distribusi barang, dan penjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh sebab itu, kepatuhan para pelaku usaha dan masyarakat terhadap aturan cukai menjadi sangat mendasar agar manfaat dana bagi hasil tersebut dapat dikembalikan secara optimal untuk pembangunan daerah.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat