- Fraksi Gerindra DPRD Jabar mengajukan enam catatan strategis
- Target PAD 2027 ditetapkan Rp18,211 triliun
- Transfer dana pusat diproyeksikan Rp10,9 triliun
WartaPurwakarta - Fraksi Gerindra di DPRD Jawa Barat mengemukakan enam poin strategis terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2027 pada konferensi pers yang dilaksanakan pada Minggu, 1 November 2026. Anggota fraksi, Daddy Rohanady, menegaskan bahwa fokus utama adalah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menambah kemandirian fiskal.
Catatan pertama menyoroti target PAD sebesar Rp18,211 triliun. Daddy menekankan bahwa angka tersebut harus didasarkan pada analisis potensi yang realistis. "Optimalisasi pendapatan perlu dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penertiban potensi kebocoran penerimaan,” ujarnya.
Catatan kedua mengusulkan pemanfaatan aset daerah yang lebih efisien serta meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap penerimaan daerah. "Upaya peningkatan PAD tersebut diharapkan tidak membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha yang sedang mempertahankan keberlangsungan usahanya," tambahnya.
Pada poin ketiga, fraksi menyoroti ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. "Dengan target pendapatan transfer sekitar Rp10,9 triliun, kami meminta Pemprov Jabar menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi perubahan alokasi maupun keterlambatan penyaluran dana transfer dari pusat,” katanya.
Catatan keempat berfokus pada belanja operasi. Fraksi meminta evaluasi komposisi belanja agar lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada pelayanan publik. "Belanja rutin dan administratif harus dikelola secara disiplin. Sementara, untuk anggaran yang secara langsung mendukung pelayanan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, harus memperoleh perhatian memadai,” jelas Daddy.
Catatan kelima menekankan penguatan belanja modal untuk infrastruktur jangka panjang, termasuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, irigasi, pengendalian banjir, dan sarana publik lainnya. "Penentuan lokasi pembangunan, menurut kami, perlu didasarkan pada tingkat urgensi, kondisi infrastruktur, kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi, serta kesenjangan akses pelayanan publik antar wilayah,” ia menambahkan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Catatan terakhir meminta pemerintah provinsi memberikan jawaban yang transparan, terperinci, dan berbasis data atas semua pertanyaan yang diajukan. "Jawaban tersebut diharapkan dilengkapi rincian alokasi anggaran, target keluaran, indikator hasil, lokasi kegiatan, kelompok penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan,” pungkasnya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat