Poin Penting
  • DPRD Jabar menilai APBD 2027 harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat
  • Target PAD Jawa Barat ditetapkan Rp18,211 triliun
  • Pemprov Jabar diminta mengantisipasi perubahan dan keterlambatan dana transfer sekitar Rp10,9 triliun

WartaPurwakarta - Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, meminta penyusunan APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 tidak berhenti pada pencapaian angka anggaran dan tingkat penyerapan. Menurut dia, setiap program harus memberikan dampak yang bisa dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Daddy saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Barat TA 2027 dalam rapat paripurna pada Jumat, 30 Oktober 2026.

“Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat berpandangan, APBD merupakan instrumen strategis pembangunan daerah, pemerataan kesejahteraan, sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan APBD harus diukur dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan antar wilayah,” tutur Daddy Rohanady.

Ia menegaskan, penggunaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan manfaat yang dihasilkan. Setiap program, kata dia, perlu memiliki tujuan yang spesifik dan ukuran keberhasilan yang jelas agar dapat menjawab persoalan masyarakat Jawa Barat.

“Kami memberikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan struktur APBD 2027. Salah satu perhatian utama adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal,” tegas Daddy Rohanady.

Salah satu catatan Fraksi Gerindra berkaitan dengan target PAD sebesar Rp18,211 triliun. Pemerintah daerah diminta memastikan angka tersebut disusun berdasarkan potensi riil serta kalkulasi yang realistis.

“Optimalisasi pendapatan perlu dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penertiban potensi kebocoran penerimaan,” katanya.

Selain memperkuat penerimaan pajak, Fraksi Gerindra mendorong pemanfaatan aset daerah secara optimal dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah. Upaya tersebut, menurut mereka, tidak boleh menambah beban bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang tengah menjaga keberlangsungan bisnisnya.

“Kami juga menyoroti ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dengan target pendapatan transfer sekitar Rp10,9 triliun, Pemprov Jabar diminta menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi perubahan alokasi maupun keterlambatan penyaluran dana transfer,” pintanya.

Pada sisi belanja, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jawa Barat meninjau kembali komposisi belanja operasi agar lebih hemat, produktif, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Belanja rutin dan administratif dinilai perlu dikelola secara disiplin. Sementara anggaran yang secara langsung mendukung pelayanan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur harus memperoleh perhatian memadai,” ucapnya.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat juga meminta belanja modal diperkuat dan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan serta kesehatan, dan irigasi menjadi bagian dari perhatian dalam pengalokasian anggaran tersebut.

Sumber: Pojok Satu