Poin Penting
  • Program asuransi meliputi 5,4 juta warga Jawa Barat pada 2027
  • Santunan kecelakaan kerja Rp72 juta dan beasiswa sampai perguruan tinggi untuk dua anak pekerja
  • Kebijakan mendukung penggunaan genteng dan bata lokal dalam proyek pemerintah

WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan peluncuran skema asuransi ketenagakerjaan yang ditujukan khusus bagi tenaga kerja di sektor genteng rakyat, termasuk pabrik‑pabrik di Majalengka. Inisiatif ini termasuk dalam rencana provinsi untuk memberikan perlindungan asuransi kepada 5,4 juta penduduk pada tahun 2027.

Menurut Dedi, pekerja di industri genteng selama ini belum menikmati jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan, terutama karena keterbatasan dana pemilik pabrik untuk menanggung biaya kepesertaan lembaga sosial. “Rata-rata pegawai pabrik genteng tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan,” ujarnya saat acara peluncuran program gentengisasi di Majalengka pada Minggu kemarin.

Skema baru tersebut menjanjikan santunan sebesar Rp72 juta bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, serta menyediakan fasilitas pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi untuk dua anak mereka. Pelaksanaan program melibatkan BPJS Ketenagakerjaan serta pihak‑pihak terkait lainnya.

Gubernur menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan upaya pemerintah pusat untuk menghidupkan kembali industri genteng yang selama ini terdesak oleh produk impor. “Industri genteng ini sudah lama hampir kolaps, karena kalah bersaing, dengan masuknya genteng‑genteng buatan luar negeri yang diproduksi di Indonesia,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi revitalisasi, pemerintah provinsi menginstruksikan penggunaan genteng buatan lokal pada pembangunan rumah, fasilitas publik, serta proyek‑proyek pemerintah lainnya. Selain genteng, bata berbasis tanah juga diprioritaskan untuk pembangunan sekolah, kantor, pagar, jembatan, dan ornamen jalan.

Dedi menegaskan bahwa kombinasi antara asuransi pekerja dan kebijakan penggunaan material lokal akan mendorong pergerakan anggaran APBN menuju sektor UMKM. “Kalau ini dipadukan, maka APBN akan bergerak dan jatuh ke saku‑saku rakyat kecil, industri kecil akan berjalan, orang akan bekerja dan semuanya akan terlindungi oleh asuransi,” tuturnya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat