- Korban adalah siswi SMAN 1 Pagaden yang sedang mengambil ijazah di SMPN 2 Pagaden saat peristiwa terjadi
- Dedi Mulyadi meminta Kapolres Subang menindak hingga menahan pelaku sekaligus memerintahkan Bupati Subang memberhentikan guru tersebut jika berstatus ASN atau honorer
- Peristiwa mencuat setelah video perekaman area sensitif siswi tersebut beredar di media sosial
WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuntut penindakan tegas terhadap seorang oknum guru di Kabupaten Subang yang diduga merekam bagian sensitif rok seorang siswi. Insiden ini mengemuka ke permukaan menyusul peredaran cuplikan video di platform media sosial yang menampilkan aksi pelecehan tersebut.
Tim telah diterjunkan oleh Dedi guna menelusuri serta memverifikasi langsung rangkaian peristiwa yang menimpa siswi yang menjadi korban. Verifikasi awal menemukan bahwa siswi yang menjadi korban tercatat sebagai pelajar SMAN 1 Pagaden. Peristiwa pelecehan terjadi ketika siswi tersebut berkunjung ke SMPN 2 Pagaden demi mengurus dan mengambil dokumen ijazah miliknya. Sementara itu, pihak yang diduga sebagai pelaku merupakan salah satu pengajar di SMPN 2 Pagaden.
"Saya sudah melakukan pengecekan terhadap peristiwa tersebut. Peristiwa ini dialami oleh siswa SMA Negeri 1 Pagaden. Pelakunya adalah oknum guru di SMP Negeri 2 Pagaden," ujar Dedi pada Selasa (29/9/2026).
Merespons pelanggaran hukum dan etika yang dikategorikan berat tersebut, Dedi meminta aparat Polres Subang mengusut tuntas unsur pidana pelecehan sekaligus pelanggaran ruang privasi korban. Menurutnya, aksi perekaman diam-diam pada area sensitif seseorang merupakan bentuk pelanggaran serius atas hak pribadi yang semestinya mendapat jaminan perlindungan hukum maksimal.
"Saya sudah meminta Kapolres Subang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penindakan sampai penahanan terhadap guru yang melakukan pelecehan. Serta melakukan perekaman terhadap hak privasi siswa yang bersifat sensitif dan hak pribadi yang harus dilindungi," ungkapnya.
Selain mendorong penanganan dari sisi pidana di kepolisian, Dedi turut memberikan instruksi kepada Pemerintah Kabupaten Subang melalui Bupati Subang agar segera menjalankan pemeriksaan internal di bidang kepegawaian. Ruang lingkup investigasi tersebut mencakup pelimpahan sanksi administratif berupa pemecatan apabila guru terduga pelaku terbukti berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara maupun tenaga honorer.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Upaya penanganan ini dipandang krusial demi menjaga integritas institusi pendidikan sekaligus memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh peserta didik di wilayah Jawa Barat.
"Saya juga meminta kepada Bupati Subang untuk melakukan investigasi termasuk memberhentikan guru itu apabila berstatus sebagai ASN atau guru paruh waktu. Hal ini bagian dari upaya kita memberikan efek jera bagi siapa pun. Apalagi guru yang harus menjadi teladan bagi siswanya," tutupnya.
Sumber: Harapan Rakyat