- Pemprov Jabar meluncurkan fitur "Angkut ODGJ" di aplikasi Sapawarga untuk memantau penanganan pasien gangguan jiwa secara real-time
- Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan biaya pengobatan ODGJ ditanggung pemerintah provinsi hingga pasien dinyatakan sembuh
- Data pasien dalam aplikasi akan dijadikan dasar perencanaan anggaran obat, fasilitas perawatan, dan program rehabilitasi sosial
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menghadirkan fitur "Angkut ODGJ" dalam aplikasi Sapawarga sebagai upaya mengakhiri kebiasaan saling lempar tanggung jawab penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di berbagai daerah, sekaligus menjamin pembiayaan perawatan hingga pasien pulih sepenuhnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan sistem terintegrasi itu dirancang untuk memutus pola lama yang selama ini membuat ODGJ berputar-putar tanpa kejelasan layanan medis dari satu kabupaten ke kabupaten lain.
"Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya 'anu gelo teh saha'," ujarnya melalui media sosial yang terkonfirmasi di Bandung, Jumat.
Selain dapat diakses lewat aplikasi Sapawarga, layanan ini juga tersedia melalui laman angkutodgj.jabarprov.go.id. Melalui dua kanal tersebut, pemprov kini mampu memantau secara langsung setiap tahapan penanganan, mulai penjemputan, pengangkutan, hingga pengiriman pasien ke rumah sakit rujukan.
"Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas," kata Dedi.
Sistem pemantauan digital itu melibatkan sejumlah instansi secara berjenjang, yakni Dinas Sosial provinsi, Dinas Sosial kabupaten dan kota, Dinas Kesehatan, serta rumah sakit jiwa rujukan. Status penanganan tiap pasien diawasi secara langsung agar tidak ada lagi ODGJ yang terlantar di jalan maupun ditolak fasilitas kesehatan.
Gubernur yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan pasien ODGJ sampai tuntas dan mengembalikan mereka kepada keluarga setelah dinyatakan sehat.
"Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seluruh data pasien yang tercatat dalam aplikasi akan difungsikan sebagai acuan perencanaan anggaran, mencakup kebutuhan obat-obatan, kapasitas fasilitas perawatan, serta program rehabilitasi sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Dedi menegaskan persoalan ODGJ pada dasarnya menyangkut kemanusiaan dan martabat. Ia mengajak masyarakat agar tidak main hakim sendiri ketika menjumpai ODGJ di jalanan, serta tidak mudah terpancing stigma maupun provokasi negatif.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Kalau ada orang yang suka memfitnah, menuduh tanpa bukti, jangan pernah diangkut ke hati. Biar kita tidak ikutan 'gelo'," kata dia.
Dedi menaruh harapan besar agar transformasi digital pada layanan sosial dan kesehatan ini mampu mendorong penanganan ODGJ di Jawa Barat menjadi lebih manusiawi, cepat, dan terukur.
"Target kita jelas, tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani dan terpantau," katanya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat