Poin Penting
  • Pemprov Jabar tidak mengajukan pinjaman baru pada 2027
  • Pendapatan ditargetkan Rp29,35 triliun dan belanja Rp27,58 triliun
  • Dana cadangan sebesar Rp50 miliar dialokasikan dalam rancangan APBD 2027

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2027 tidak memuat rencana pinjaman daerah baru. Kebijakan itu ditempuh dengan memaksimalkan pendapatan serta menyesuaikan belanja terhadap kapasitas keuangan daerah.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin, 26 Oktober 2026.

“Tidak ada. Pak Gubernur sudah menyampaikan tidak ada rencana pinjaman di 2027. Kita akan optimalkan yang ada, baik dari sisi pendapatan, demikian juga dari sisi belanja,” ujar Herman, dikutip dari Antara.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah Jawa Barat diproyeksikan mencapai Rp29,35 triliun. Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp27,58 triliun.

Pada pos pembiayaan, penerimaan ditargetkan Rp74,37 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp1,84 triliun.

Herman mengatakan penyusunan anggaran tanpa pinjaman baru menuntut pemerintah daerah mengelola pendapatan dan belanja secara terukur. Karena itu, peningkatan pendapatan dan penataan belanja menjadi dasar dalam merancang APBD 2027.

Pemprov Jawa Barat juga tidak menjadikan tunda bayar sebagai rencana pembiayaan. Apabila persoalan keuangan muncul saat anggaran berjalan, pemerintah akan menilai situasi tersebut dan menentukan langkah berdasarkan kondisi serta aturan yang berlaku.

“Tunda bayar itu kan tidak boleh direncanakan, ya. Jadi kita optimalkan yang ada. Nanti kita lihat saja di perjalanan. Ya, prinsipnya pendapatan dioptimalkan, belanja dirasionalkan. Ya, kalaupun ada hal-hal yang di luar jangkauan tentu nanti kita lihat di perjalanan. Yang jelas Kementerian Dalam Negeri menyampaikan tunda bayar dimungkinkan tetapi tidak boleh direncanakan,” ucap Herman.

Kebijakan tersebut menjadi sorotan setelah rencana pinjaman Pemprov Jawa Barat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI senilai Rp3,4 triliun tidak memperoleh rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Tidak adanya rekomendasi itu sebelumnya menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan tunda bayar terhadap sejumlah pekerjaan fisik pada 2026 yang berkaitan dengan rencana pembiayaan tersebut.

Herman menyatakan pemerintah akan terus memantau kondisi keuangan dan pelaksanaan anggaran untuk menilai kebutuhan pembayaran. Namun, ia kembali menegaskan bahwa tunda bayar tidak boleh dipersiapkan sejak awal sebagai skema pembiayaan.

Selain menetapkan proyeksi pendapatan dan belanja, Pemprov Jawa Barat mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp50 miliar dalam rancangan APBD 2027.

Herman menjelaskan, alokasi Belanja Tidak Terduga atau BTT diperlukan untuk mengantisipasi ko

Sumber: Pojok Satu