- Jabar dan Sumut tandatangani perjanjian kerja sama di bidang pelayanan publik dan digital
- Wakil Gubernur Erwan Setiawan tekankan implementasi nyata, bukan sekadar dokumen
- Surya puji inovasi Jabar, soroti potensi agraris Sumut
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman yang menitikberatkan pada peningkatan mutu layanan publik, percepatan reformasi birokrasi, serta adopsi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Kesepakatan itu dibahas pada kunjungan kerja Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, ke Jawa Barat dan diresmikan di Bandung pada Rabu.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyambut inisiatif tersebut dengan optimisme. “Kolaborasi semacam ini amat penting. Kami berharap hubungan serta kerja sama kedua provinsi ini terus meningkat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa nota kesepahaman tidak boleh berakhir sebagai formalitas administratif. “Perjanjian kerja sama ini harus betul-betul kita wujudkan, jangan hanya sebagai dokumen di atas kertas,” tegas Erwan.
Dalam paparan selanjutnya, Erwan menyoroti pengalaman Jawa Barat dalam mengoptimalkan manajemen pemerintahan, penilaian kinerja, dan standar pelayanan publik. “Jabar terus melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan hasil penilaian tersebut. Program-program kami juga banyak direplikasi oleh daerah lain,” katanya, menegaskan bahwa inovasi birokrasi di wilayah Pasundan telah menjadi model bagi daerah lain.
Surya, yang mewakili Sumatera Utara, memuji keterbukaan pemerintah Jawa Barat dalam berbagi praktik terbaik. Ia menilai sinergi ini sebagai jembatan strategis yang menggabungkan keunggulan masing-masing wilayah. “Melalui kerja sama yang terarah, kita dapat saling belajar, berbagi pengalaman, mempertemukan keunggulan, serta mengembangkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi,” ujar Surya.
Faiz Rahman, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Barat, menambahkan bahwa aliansi strategis ini memberi peluang bagi kedua provinsi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. “Khususnya dalam kapasitas kelembagaan untuk melahirkan aparatur birokrasi yang kian adaptif, inovatif, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat modern,” katanya, menekankan pentingnya adaptasi aparatur dalam era digital.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kesepakatan tersebut dijadwalkan akan ditandatangani secara resmi oleh gubernur masing-masing, menandai langkah konkret dalam mempercepat transformasi layanan publik dan digitalisasi pemerintahan di kedua provinsi.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat