Poin Penting
  • 5,4 juta pekerja informal akan ditanggung premi BPJS Ketenagakerjaan pada 2027
  • Premi dibayarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
  • Manfaat meliputi perawatan medis gratis, santunan kematian, dan beasiswa untuk anak yatim

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menanggung premi BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 5,4 juta tenaga kerja informal pada tahun 2027. Proyeksi ini menunjukkan lonjakan lima kali lipat dibandingkan dengan 1 juta pekerja yang akan menerima bantuan serupa pada tahun 2026. Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab dipanggil KDM, menegaskan bahwa dana premi akan dibayarkan bersama pemerintah kabupaten dan kota di seluruh provinsi.

Kelompok sasaran mencakup petani, nelayan, pekerja konstruksi, pengemudi ojek daring maupun konvensional, pedagang kaki lima, asisten rumah tangga, serta kuli bangunan. Untuk dapat memanfaatkan program, calon peserta harus berusia antara 18 hingga 64 tahun dan tergolong dalam desil 1 hingga 4.

"Agar pekerja informal bisa langsung mengakses kepesertaan asuransi ini, silahkan akses fitur Asuransi Aing di aplikasi Sapawarga," ujar KDM pada Senin, 21 September 2026.

Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja informal berhak atas layanan medis tanpa biaya apabila mengalami kecelakaan kerja. Salah satu pekerja dari Bekasi melaporkan telah menerima perawatan senilai Rp500 juta setelah kecelakaan kerja. Program ini juga menyediakan santunan kematian: Rp42 juta bagi keluarga yang kehilangan anggota karena sebab selain kecelakaan kerja, dan setara dengan 48 kali upah bila kematian disebabkan oleh kecelakaan kerja. Selain itu, dua anak dari pekerja yang meninggal akan memperoleh beasiswa.

KDM menambahkan harapannya program ini dapat melindungi kepala keluarga serta anggota keluarga mereka, dengan target total 17 juta individu di Jawa Barat yang tercakup dalam jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber: Info Indonesia - Jawa Barat