Poin Penting
  • Pilot Pilkades digital di Sumedang melibatkan 92 desa
  • Target 565 desa di enam kabupaten pada 2026
  • Sistem digital dijanjikan hemat biaya, percepat hitung suara, dan kurangi kecurangan

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengadopsi sistem pemilihan kepala desa berbasis teknologi digital untuk seluruh desa di wilayahnya pada tahun 2026. Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan hal tersebut setelah pelaksanaan percobaan Pilkades digital yang diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Sumedang pada Rabu (28/10).

Dalam rangka memperluas penggunaan teknologi pada proses pemilihan, Dedi menyatakan, "Ini adalah upaya agar demokrasi seiring sejalan dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di mana warga desa sudah mengerti barcode dan setiap hari menggunakan media digital harus memiliki manfaat terhadap produktivitas."

Percobaan di Sumedang mencakup 92 desa yang tersebar di 26 kecamatan, dengan dukungan 424 tempat pemungutan suara (TPS). Keberhasilan pilot tersebut dijadikan dasar bagi provinsi untuk memperluas penerapan digital Pilkades ke 565 desa yang berada di enam kabupaten, yaitu Bekasi, Cianjur, Sumedang, Karawang, Subang, dan Ciamis.

Gubernur menegaskan bahwa penggunaan perangkat digital dapat menurunkan biaya penyelenggaraan karena tidak lagi memerlukan pencetakan surat suara, serta memperpendek waktu penghitungan hasil. Ia menambahkan, "Dengan perangkat digital ini, pertama, biayanya lebih murah karena tidak ada lagi biaya pencetakan kertas suara. Kedua, waktunya lebih pendek karena biasanya yang memakan waktu lama dalam sebuah pemilihan adalah proses penghitungan suara."

Selain efisiensi, sistem baru diharapkan dapat menekan potensi kecurangan. Dedi menjelaskan, "Yang paling utama adalah meminimalkan kecurangan. Karena sering kali dalam penghitungan suara ada dua hal. Pertama, kertas suara sering kali sudah dicoblos menggunakan jarum kecil sehingga ketika diangkat dan dipilih oleh orang, ada dua lubah dan menjadi tidak sah."

Meskipun demikian, gubernur mengakui tantangan masih ada, terutama pada pemilih lanjut usia yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Pemerintah provinsi menyiapkan aplikasi khusus untuk mendukung pelaksanaan Pilkades digital, sementara pendanaan dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten masing‑masing. Evaluasi terhadap sistem akan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki pelaksanaan di masa mendatang.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat