- Pemkab Cirebon melibatkan 40 kecamatan dalam diseminasi keamanan informasi dan siber
- TTIS Kabupaten Cirebon telah terdaftar resmi di BSSN dengan Surat Tanda Registrasi berlaku hingga 2028
- Patroli siber dilakukan secara berkala ke sejumlah dinas dan badan untuk memeriksa standar keamanan digital
WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengikutsertakan seluruh 40 kecamatan dalam program diseminasi keamanan informasi dan siber sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan data digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Kepala Bidang Statistik, Persandian dan e-Government (SPeGOV) Diskominfo Cirebon, Raditya Prayogo Adiputra, menyatakan keterlibatan kecamatan menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan penerapan keamanan informasi.
"Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan diseminasi keamanan informasi dan siber," katanya di Cirebon, Selasa.
Pemkab Cirebon saat ini telah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang tercatat secara resmi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tim tersebut mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) BSSN yang berlaku hingga 2028, setelah perwakilan pemerintah daerah mengikuti pengukuhan TTIS bersama sejumlah pemerintah daerah lain di Indonesia.
"Keberadaan tim itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan serta mempercepat penanganan apabila terjadi insiden keamanan siber," katanya.
Raditya menjelaskan, pengamanan informasi perlu melibatkan seluruh perangkat daerah karena penggunaan aplikasi dan sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat. Tanggung jawab menjaga keamanan data, menurut dia, tidak semata bertumpu pada Diskominfo, melainkan juga pada setiap instansi yang mengelola informasi dan melayani masyarakat.
Sebagai mekanisme pengawasan, TTIS Diskominfo Kabupaten Cirebon secara rutin menggelar patroli siber ke berbagai dinas dan badan untuk menilai kepatuhan terhadap standar keamanan digital.
"Pemeriksaan meliputi kondisi perangkat komputer, pembaruan sistem operasi, penggunaan antivirus, serta keamanan fasilitas yang mendukung operasional teknologi informasi," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di samping aspek digital, petugas juga memeriksa pengamanan fisik ruangan, mencakup akses pintu, keberadaan kamera pengawas atau CCTV, serta ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR).
Raditya menegaskan bahwa pengawasan tersebut dirancang agar dapat menjangkau kantor kecamatan sehingga penerapan keamanan informasi berlangsung lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Perluasan pengawasan itu dipadukan dengan penguatan TTIS dan koordinasi lintas perangkat daerah guna melindungi data pemerintahan sekaligus menjaga keberlangsungan layanan publik berbasis digital.
"Pelibatan 40 kecamatan dalam kegiatan diseminasi juga ditujukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai potensi ancaman siber dan langkah pencegahan yang perlu dilakukan," tuturnya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat