Poin Penting
  • Aep Saepudin diduga menggebrak meja dalam pertemuan 3 Nov 2026
  • Buruh menuntut UMK 2027 naik menjadi Rp4,5 juta, mewakili ~6.000 pekerja
  • Dedi Supianto minta Bupati Subang evaluasi dan mencopot Aep dari jabatan Kadisnakertrans

WartaPurwakarta - Selasa, 3 November 2026, pertemuan antara Aliansi Buruh Subang dan Kepala Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi Kabupaten Subang (Kadisnakertrans) Dr. Aep Saepudin berubah tegang setelah pejabat tersebut diduga menumbuk meja konferensi. Tindakan itu memicu kemarahan para perwakilan serikat pekerja yang hadir untuk mengajukan tuntutan terkait upah minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027.

Pimpinan Aliansi Buruh Subang, Suwira, membuka dialog dengan menyoroti kurangnya respons pemerintah daerah terhadap aspirasi pekerja. Ia menekankan perlunya kepastian pengupahan bagi sekitar enam ribu pekerja yang diwakili dalam pertemuan tersebut.

Setelah insiden meja, Dedi Supianto, Ketua Cabang FSPMI Subang, mengkritik keras perilaku Kadisnakertrans dan menuntut Bupati Subang agar segera menilai kembali posisi Aep Saepudin, bahkan mencabutnya dari jabatan. Dedi menambahkan, “Kita tidak dapat menerima sikap yang merusak suasana dialog antara pemerintah dan serikat pekerja.”

Buruh menuntut Bupati Subang menandatangani Surat Keputusan (SK) LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) sebagai dasar pembahasan UMK 2027. Mereka mengusulkan kenaikan upah minimum menjadi Rp4,5 juta, menilai angka tersebut penting untuk menyesuaikan biaya hidup dan menjaga kesejahteraan pekerja.

Kejadian ini menambah ketegangan antara aparat pemerintah daerah dan organisasi buruh, menyoroti perlunya mekanisme komunikasi yang lebih konstruktif dalam proses penetapan upah.

Sumber: DelikJabar