Poin Penting
  • Kejari Subang melimpahkan perkara dugaan korupsi Kades Parigimulya berinisial A.S. ke Pengadilan Tipikor Bandung pada 19 November 2026
  • Terdakwa diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi terkait penerbitan surat keterangan desa kepada PT Kawasan Industri Terpadu Subang dalam kurun 2019-2025
  • Dakwaan menggunakan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

WartaPurwakarta - Berkas perkara beserta surat dakwaan terkait dugaan korupsi yang menjerat Kepala Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, resmi diserahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis (19/11/2026).

Terdakwa berinisial A.S. merupakan kepala desa yang telah menjabat sejak 2019 hingga saat ini. Ia disangka melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi berkaitan dengan penerbitan surat keterangan desa yang ditujukan kepada PT Kawasan Industri Terpadu Subang (KITS).

Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Dr. Noordien, menjelaskan bahwa penyerahan berkas dan dakwaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang berlangsung selama periode 2019 hingga 2025.

"Dalam perkara ini, terdakwa diduga melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi terkait penerbitan surat keterangan desa kepada PT Kawasan Industri Terpadu Subang di Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara," terangnya.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat terdakwa menggunakan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Lampiran I angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Secara alternatif, A.S. turut didakwa berdasarkan Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Lampiran I angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pasca pelimpahan berkas, JPU dari Kejari Subang akan mengikuti sidang pembacaan surat dakwaan sesuai jadwal yang ditentukan majelis hakim pengadilan.

Noordien menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan proses hukum secara profesional, berintegritas, dan humanis sesuai arahan Jaksa Agung.

"Pelimpahan perkara ini menjadi tahapan penting dalam proses hukum yang selanjutnya akan diuji melalui persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung," tegasnya.

Noordien menambahkan, seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa akan dibuktikan lebih lanjut melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat