- Menhan Sjafrie menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan Ketua Komisi I Utut Adianto untuk membahas rencana revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Pertemuan berlangsung sekitar satu jam di Gedung Nusantara III Senayan pada Kamis 19 November 2026, di tengah ramainya spekulasi bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka
- Sjafrie menyebut target pembentukan kelompok kerja penyusunan draf revisi agar formulasi rampung akhir tahun dan revisi bisa dilakukan tahun depan
WartaPurwakarta - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kunjungannya menemui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis (19/11/2026) semata-mata berkaitan dengan agenda revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penegasan itu disampaikan di tengah maraknya spekulasi publik soal bursa pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengingat nama Sjafrie maupun Dasco sama-sama disebut masuk dalam pertimbangan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan keduanya digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sjafrie tiba sekitar pukul 13.55 WIB dan diskusi berakhir pada pukul 14.59 WIB, sehingga berlangsung kurang lebih satu jam.
Kepada awak media seusai pertemuan, Sjafrie menjelaskan bahwa dialah yang berinisiatif mengatur pertemuan tersebut.
"Saya yang punya inisiatif bicara. Teman-teman sekalian, terima kasih. Saya hari ini datang ke DPR RI, tapi kebetulan ini tempatnya ada gedung MPR juga. Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco," ujar Sjafrie kepada wartawan usai pertemuan, Kamis (19/11/2026).
Selain berdiskusi dengan Dasco, mantan Pangdam Jaya tersebut juga mengagendakan konsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto selaku mitra kerja Kementerian Pertahanan. Topik yang dibicarakan adalah langkah teknis pembentukan kelompok kerja guna menyusun draf revisi regulasi pertahanan.
Sjafrie memaparkan bahwa UU Pertahanan Negara yang berlaku saat ini telah berusia lebih dari dua dekade tanpa pernah mengalami pembaruan. Kondisi ini berbeda dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang sudah direvisi sebelumnya.
"Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," ungkapnya.
Setelah berdiskusi dengan Dasco, Sjafrie langsung beranjak menemui Utut Adianto untuk merinci tahapan kerja penyusunan draf perubahan undang-undang tersebut.
"Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini," jelasnya.
Salah satu substansi penting yang perlu diakomodasi dalam revisi, menurut Sjafrie, adalah penegasan konsep strategi pertahanan defensif aktif. Konsep ini dinilai belum termuat secara eksplisit dalam undang-undang yang berlaku saat ini.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis. Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut," tutur Sjafrie.
Di penghujung keterangannya, Sjafrie kembali memastikan bahwa seluruh materi pembicaraan selama kunjungan tersebut hanya berkisar pada agenda legislasi bidang pertahanan.
"Itu yang saya bicarakan dengan Pak Sufmi Dasco dan itu yang saya bicarakan dengan Pak Utut," pungkasnya.
Sumber: Pojok Satu