Poin Penting
  • Kebakaran Kantor Pertanahan Karawang 14 Oktober 2026
  • 80% data pertanahan telah dialihmediakan
  • Pelayanan sementara dialihkan ke Islamic Center Karawang

WartaPurwakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan koordinasi intensif untuk memastikan layanan pertanahan tetap beroperasi setelah terjadi kebakaran di gedung Kantor Pertanahan Karawang pada malam Rabu, 14 Oktober 2026.

Hasan Basri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, menegaskan agar warga tidak perlu cemas karena mayoritas data pertanahan telah dipindahkan ke format digital. “Data yang sudah dialihmediakan mencapai 80%. Kita akan tarik data dari server pusat untuk menerbitkan kembali Buku Tanah pengganti. Untuk sertipikat kan umumnya dipegang oleh masyarakat, jadi insyaallah data aman,” ujarnya setelah memeriksa lokasi kebakaran pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Menurut Basri, data yang tersimpan secara elektronik dapat dijadikan acuan untuk memulihkan informasi yang hilang akibat kerusakan fisik. Saat ini, arsip-arsip kertas yang terbakar masih harus didata dan diperiksa lebih lanjut guna menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menambahkan dukungan pemerintah daerah terhadap kesinambungan pelayanan pertanahan. “Sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, jangan khawatir. Kami sudah berbicara dengan Pak Kapolres dan Kepala Kantor Pertanahan bahwa pelayanan masyarakat tetap harus berjalan,” katanya dalam pernyataan resmi.

Sebagai respons sementara, layanan pertanahan untuk warga Karawang akan dipindahkan ke Islamic Center Karawang. Pemerintah kabupaten juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyiapkan fasilitas laporan kehilangan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Karawang.

Proses inventarisasi arsip yang terdampak kebakaran terus berlangsung, sementara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen melanjutkan koordinasi guna memulihkan layanan pertanahan secepatnya. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari Kantah Karawang terkait lokasi, mekanisme, dan jadwal layanan sementara.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat