- Penyerahan enam bangunan Kebun Binatang Bandung ke Pemerintah Kota Bandung sebagai barang rampasan negara
- Aset diserahkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus korupsi penguasaan tanah oleh Yayasan Margasatwa Tamansari
- Sekretaris Daerah Iskandar Zulkarnain berjanji pendataan, pemeriksaan administrasi, dan pengamanan aset serta memuji upaya penegakan hukum
WartaPurwakarta - Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah menyalurkan enam bangunan yang sebelumnya menjadi barang rampasan negara kepada Pemerintah Kota Bandung. Penyerahan ini dilakukan pada Rabu di area Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) dan merupakan implementasi putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penguasaan lahan negara secara melawan hukum.
Abun Hasbulloh Syambas, Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, menegaskan bahwa proses tersebut bukan sekadar formalitas administratif. “Penyerahan ini bukan semata-mata proses administrasi ataupun serah terima fisik barang, melainkan juga bentuk pengembalian penguasaan aset kepada pihak yang berhak sesuai dengan keputusan pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Enam bangunan yang diserahkan mencakup: kantor operasional lama yang dibangun sekitar tahun 1957, kantor operasional baru yang selesai pada 2019, rumah sakit hewan serta gudang nutrisi yang masing‑masing berdiri pada era 1950-an, restoran yang beroperasi sejak 2019, dan panggung edukasi yang didirikan sekitar 2010.
Kejaksaan menjelaskan bahwa aset tersebut terkait dengan kasus korupsi yang menjerat pengurus Yayasan Margasatwa Tamansari, yang bertindak atas nama terpidana bernama Sri, dalam perbuatan menguasai tanah negara secara melawan hukum. “Penuntutan kita dianggap berhasil manakala sudah sampai tuntas. Tuntas dalam artian bukan hanya memenjarakan orang, tetapi asetnya juga, barang buktinya juga bisa kembali kepada yang berhak atau kerugian negara,” kata Abun.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyambut baik langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Bandung. Ia menambahkan bahwa pemerintah kota akan melanjutkan proses dengan melakukan pendataan, pemeriksaan administrasi, serta pengamanan aset sesuai peraturan yang berlaku. “Pemerintah yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga amanah, melindungi aset publik, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada masyarakat,” tegas Iskandar.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat